Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat ditemui tim Kementerian PANRB di ruang kerjanya, Kamis (20/06).
BANDAR LAMPUNG - Buah keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan publik melalui digitalisasi kini dapat dirasakan masyarakatnya. Keseriusan ini dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung dari 3,37 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 3,81 pada tahun 2023.
Hasil tersebut membawa Provinsi Lampung meraih 10 besar Digital Government Award (DGA) 2024 pada kategori Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Mei 2024 lalu. DGA merupakan apresiasi penerapan pemerintah digital bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menceritakan bahwa saat menyusun program kerja tidak terlintas akan mendapatkan penghargaan tersebut. Program yang dikerjakan semata-mata dilandaskan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.
"Program yang kita kerjakan karena kita ingin governance kita menjadi lebih baik, alhamdulillah ternyata ini mendapat penilaian. Setelah dinilai dan mendapatkan penghargaan ini kita senang sekali. Penghargaan ini tentunya sangat positif dan semakin memotivasi serta menambah gairah pemda untuk berimprovisasi mengembangkan inovasi menjadi lebih baik," ungkapnya saat ditemui tim Kementerian PANRB di ruang kerjanya, Kamis (20/06).
Menurutnya, keseriusan Pemprov Lampung terhadap SPBE dimulai pada 2019 ketika dijabat oleh Gubernur Arinal Djunaedi. Saat itu dirinya diminta untuk berdiskusi terbatas dengan Gubernur terkait prioritas untuk meningkatkan layanan publik. "Kita berpikir saat itu harus dilakukan agar pemerintahan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada saat itu penerapan SPBE belum terkonsolidasi (Perpres 95/2018) baru diterapkan, ternyata setelah dibaca memang menjadi keharusan menggunakan teknologi digital," kata Fahrizal.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan lebih dari 70 persen penduduk Provinsi Lampung tinggal dipedesaan dengan mata pencaharian sebagian besar di bidang pertanian. Permasalahan pada bidang pertanian juga cukup sering terjadi seperti sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, sulit mendapatkan benih, dan penjualan hasil pertanian sering bergejolak di pasaran.
Dari permasalahan tersebut muncul pemikiran untuk membangun database yang bisa memfasilitasi interaksi antara pemerintah yang bertanggung jawab mengelola pembangunan daerah, memfasilitasi petani, penyalur pupuk, penyalur benih, fasilitasi dengan sistem pasar, dan sistem pembiayaan. Mengatasi permasalahn tersebut, akhirnya Pemprov Lampung membuat suatu program yang dinamakan Kartu Petani Berjaya (KPB) yang saat ini telah dikembangkan menjadi Kartu Petani Berjaya (e-KPB).
"Program e-KPB tersebut menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama," jelasnya.
Program tersebut kemudian diintegrasikan pada program Smart Village. Program Smart Village merupakan program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program Smart Village juga telah diatur pada Pergub No. 36/2020 Tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung 2020-2024.
"Adanya program tersebut bertujuan untuk mendorong serta mengoptimalkan beragam potensi yang ada di masing-masing desa guna mendukung perekonomian sekaligus kesejahteraan desa. Program ini juga sudah kami masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah," katanya.
Lebih lanjut Fahrizal menjelaskan dalam penguatan database, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung juga sangat intensif melakukan pembinaan di tingkat desa untuk menyusun database yang menjadi basis Pemprov Lampung dalam mendukung program smart village. "Dengan database tersebut kita bisa tahu, misalkan contoh berapa orang petani saat ini dengan lahan garapannya di bawah 1 hektar, di tingkat desa di data. Atau berapa komoditi pertanian yang dihasilkan pada suatu wilayah. Itu masuk pada sistem dan kami bisa memonitornya," jelasnya.
Pengembangan program tersebut menurutnya terinspirasi dari program aplikasi ojek online. Dimana pada aplikasi ojek online menampilkan beberapa subsistem yaitu ada pengemudi, konsumen, pengusaha makanan, toko, dan jasa, serta akses perbankan yang dapat melakukan top up saldo dan berbagai macam pembayaran. "Dalam satu wadah aplikasi tersebut terjadi interaksi yang sangat efisien dan cepat. Oleh karena itu maka kami yakin ketika kita bisa membuat program aplikasi yang baik dan bisa dijadikan tools kita bekerja secara efisien dan masyarakat merasa lebih dilayani pasti akan disambut baik," ujarnya.
Fahrizal optimis jika masyarakat saat ini siap untuk menerima layanan digital. Hal ini tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat sehari-hari dalam penggunaan gawainya untuk memperoleh informasi seperti mengakses media sosial dan pemanfaatan platform digital lainnya pada berbagai layanan.
"Masyarakat kita itu siap (menggunakan teknologi digital), tinggal bagaimana kita membuat aplikasi itu yang mudah dipakai dan yang paling penting aplikasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan progres yang dicapai Pemprov Lampung saat ini bukan sebuah kebetulan, namun merupakan hasil dari perencanaan yang matang. Fahrizal berkeyakinan dengan digitalisasi segala sesuatu akan menjadi lebih efisien.
"Harus ada keinginan untuk berubah, kami sangat sadar kalau sistem sudah jalan, orang diajak berubah tentunya sangat sulit karena mereka berada pada comfort zone. Tapi kita kan harus ada upaya untuk mendesak dan mendorong, meskipun pada awalnya akan terjadi penolakan atau lambat bergerak. Tapi begitu mereka merasakan manfaatnya saya kira semua orang ingin kerjanya agar berdampak lebih efisien dan akurat," pungkasnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
