Forum Pengenalan Hub JIPP Tahun 2025 secara daring, Senin (16/6/2025).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong pertumbuhan ekosistem inovasi pelayanan publik, salah satunya melalui pembentukan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) pada tiap instansi pemerintah. Di tahun 2025 ini, terdapat 8 kementerian dan 2 pemerintah daerah yang direkomendasikan sebagai Hub JIPP.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menjelaskan Hub JIPP memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. Melalui Hub JIPP, instansi pemerintah dapat melakukan penyebarluasan, penciptaan, dan mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.
"Hub JIPP tidak hanya sebuah platform digital, namun dapat menjadi infrastruktur sosial dalam kelembagaan yang hadir untuk menjawab dua kebutuhan utama, yakni sebagai pembelajaran inovasi yang sistematis dan keberlanjutan, serta upaya untuk menumbuhkan semangat berjejaring dalam pengembangan pelayanan publik," ungkap Ajib saat membuka Forum Pengenalan Hub JIPP Tahun 2025 secara daring, Senin (16/6/2025).
Forum ini menjadi langkah untuk menyamakan pemahaman, memperkuat peran, dan membangun komitmen bersama dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang hidup, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui Hub JIPP. Ajib melanjutkan bahwa Hub JIPP sebagai simpul pembelajaran dan kolaborasi inovasi pelayanan publik terus dikembangkan guna menjadi wadah bagi instansi pemerintah dalam melakukan pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas, serta replikasi inovasi yang relevan dan berdampak.
"Ke depan, Hub JIPP diharapkan menjadi pondasi penguatan tata kelola inovasi, termasuk dalam mendukung regulasi untuk memperkuat kebijakan inovasi pelayanan publik secara nasional," ungkap Ajib.
Instansi pemerintah yang telah ditetapkan sebagai Hub JIPP memainkan peranan penting dalam ekosistem inovasi pelayanan publik. Peranan tersebut dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan forum kolaborasi inovasi, mendorong replikasi dan scale-up inovasi, serta fasilitasi asah strategi dalam pengembangan inovasi.
Selain itu, Hub JIPP juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan inovasi. Hub JIPP juga dapat dimanfaatkan sebagai penghubung strategis antar-Hub guna mendukung pertukaran praktik baik serta penguatan ekosistem inovasi.
Dalam kesempatan ini, juga disampaikan terkait praktik baik terkait pengelolaan Iinovasi pelayanan publik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Salah satu hal yang dikembangkan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik untuk melihat keberlanjutan inovasi. Selain itu, Kementerian KP juga rutin menyelenggarakan kompetisi internal terkait inovasi pelayanan publik guna terus menumbuhkan ekosistem inovasi di lingkup KKP.
Hingga saat ini telah terbentuk 54 Hub JIPP yang terdiri dari 18 pemerintah pusat dan 34 pada pemerintah provinsi. Adapun 8 kementerian yang direkomendasikan untuk membentuk Hub JIPP adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; serta Kementerian Kebudayaan. Sedangkan pemerintah daerahnya adalah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. (asy/ald/HUMAS MENPANRB)
