Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan dalam Rapimnas Bakamla, di Jakarta (28/03)
JAKARTA – Pemerintah melakukan upaya-upaya yang lebih serius dalam perbaikan tata kelola keamanan laut. Lebih dari itu, semuat stakeholders harus mampu menghilangkan ego sektoral sehingga dapat terwujud sinergi dan kerjasama.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini dalam Rapat Pimpinan Nasional Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Rabu, (28/03). “Dibutuhkan sinergi dalam upaya pengendalian laut dan memelihara stabilitas keamanan maritim nasional,” ujarnya.
Dikatakan, sasaran RPJMN 2019 – 2024 adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah NKRI, serta mengamankan SDA dan ZEE. “Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya yang lebih serius dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di laut Indonesia,” imbuhnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penjagaan keamanan dan keselamatan laut melibatkan banyak stakeholders. Sebut saja Kemenetrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai, Kemendagri, Kemenhub serta Kemenkumham, Polri, TNI AL dan sebagainya. “Dalam memujudkan tata kelola keamanan laut, semua Stakeholders harus mampu menghilangkan ego sektoral sehingga dapat terwujud sinergi dan kerjasama,” ujarnya.
Sinergi yang dimaksud dapat berupa sharing information antar stakeholders maritim yang didasari rasa saling percaya antar stakeholders atau instansi kemaritiman Indonesia yang berwenang dalam penegakkan hukum di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mendorong sinergi tersebut, Kementerian PANRB menyarankan Bakamla menyusun grand design nasional keamanan dan keselamatan laut bersama seluruh instansi terkait. Untuk itu ia mendorong, agar seluruh stakeholders untuk ikut memberikan kontribusi bagi upaya meningkatkan sinergi dan kerja sama antar instansi. “Karena itu, marilah kita bekerja sama, bahu membahu, bersinergi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk menciptakan tata kelola keamanan laut yang baik,” terangnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
