Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan JIPPNas di Jakarta, Jumat (18/10).
JAKARTA – Proses pengintegrasian inovasi pelayanan publik pada laman Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) saat ini terus dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Proses pengintegrasian yang dilakukan tengah berfokus pada pemutakhiran data inovasi pelayanan publik.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyebutkan saat ini terdapat 2.928 inovasi pelayanan publik. Data inovasi pelayanan publik dalam JIPPNas ini bersumber dari Kementerian PANRB hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), Kementerian Dalam Negeri dari Innovation Government Award (IGA), dan Lembaga Administrasi Negara dari Laboratorium Inovasi (LABINOV) selama periode 2014-2023.
“Adapun pemutakhiran data saat ini sudah dilakukan pada 2.355 inovasi atau sekitar 80 persen dari total inovasi pelayanan publik yang terdata. Dari jumlah tersebut, invoasi yang berlanjut atau berkembang sebanyak 1.916 dan berhenti atau vakum sebanyak 429 inovasi,” jelas Ajib pada Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan JIPPNas di Jakarta, Jumat (18/10).
Menurutnya, Kementerian PANRB bersama Kemendagri dan LAN sudah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait dengan pengelolaan JIPPNas. Kerja sama tersebut merupakan kolaborasi terkait dengan pendokumentasian data dari inovasi-inovasi terbaik yang dihasilkan dari tiga kementerian dan lembaga tersebut.
JIPPNas merupakan katalisator penyebarluasan praktik terbaik inovasi pelayanan publik yang menjadi repositori inovasi pelayanan publik terpusat. JIPPNas memungkinkan kolaborasi dan replikasi inovasi yang lebih efektif, menjembatani kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal dalam pelayanan publik. Harapannya inovasi-inovasi terbaik yang dikembangkan di satu daerah dapat diakses dan diterapkan oleh daerah lain di seluruh Indonesia.
“Insyaallah sampai akhir tahun ini kurasi pemutakhiran data akan segera kita selesaikan. Sehingga JIPPNas dapat bisa efektif berjalan dan segera bisa dimanfaatkan publik dengan mudah sebagai media pembelajaran inovasi,” kata Ajib.
Ia berharap JIPPNas akan menjadi pusat inovasi unggulan dan pembelajaran di bidang pelayanan publik yang tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga internasional. “Dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat kolaborasi antar-lembaga, kita optimis JIPPNas akan menjadi akselerator dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih inovatif dan inklusif untuk Indonesia yang lebih maju,” tambahnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
