Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada Hari Pers Nasional (HPN) ke-32 di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (08/02).
PADANG - Pers di Indonesia diharapkan menjadi penyalur kebenaran, fakta, dan aspirasi masyarakat karena pers merupakan salah satu dari empat pilar demokrasi. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-32 di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (08/02).
Presiden Jokowi mengatakan, dalam lima tahun belakangan, media massa sulit bersiang dengan media sosial dan digital. Kendati demikian ia percaya di era lompatan dan kemajuan teknologi, serta melompatnya informasi justru pers semakin diperlukan. "Saya percaya bahwa di era lompatan-lompatan kemajuan teknologi, di era melimpahnya informasi dan melimpahnya misinformasi, justru pers makin diperlukan," ujarnya.
Jokowi juga mengatakan, media juga diperlukan untuk membangun kehidupan peradaban dan kebudayaan baru ditengah-tengah masyarakat. "Era yang menghasilkan banyak inovasi yang harus segera kita ketahui, yang harus segera kita pahami jika kita tidak ingin ditinggalkan," tambahnya.
Peringatan Hari Pers Nasional Rahun 2018 yang bertemakan Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan masyarakat pers nasional yang terdiri dari Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kedua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Staf Ahli Bidang pemerintah dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, para duta besar negara tetangga serta para pimpinan media pers di Indonesia. (dit/HUMAS MENPANRB)
