JAKARTA - Kementerian PANRB, Senin (8/12) melaksanakan kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 505 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia di Balai Kartini. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di kantor Kementerian PANRB karena tidak ada satu pun ruangan instansi yang dapat menampung peserta yang mencapai 1500 orang. Selain Bupati/Walikota, hadir juga masing-masing Kepala SKPD dan staf kabupaten/kota.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan bahwa sesuai SE Menteri PANRB No. 11/2014, dalam melaksanakan pertemuan/rapat, instansi agar menggunakan fasilitas sendiri atau milik instansi lain, kecuali jumlah peserta rapat tidak bisa ditampung oleh fasilitas instansi atau instansi lainnya. "Yang hadir pada acara kemarin mencapai 1500 orang. Karena tidak ada fasilitas instansi yang dapat menampung, maka kami laksanakan di Balai Kartini", ujarnya.
Herman menegaskan, Balai Kartini merupakan milik Yayasan Kartika Eka Paksi TNI AD. Pendapatannya dikontribusikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Di sisi lain, bagi instansi pemerintah yang menggunakan Balai Kartini mendapatkan discount khusus. Karena itu harganya sangat kompetitif, di bawah Standar Belanja Masukan (SBM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Pada kesempatan tersebut Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi mengupas tentang progres peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta pentingnya aparatur negara menjadi guru dan teladan bagi masyarakat. Demikian juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan agar di era otonomi daerah ini kabupaten/kota terus memacu kinerja demi kesejahteraan masyarakat.
Demikian penjelasan singkat Herman terkait kegiatan penyerahan rapot akuntabilitas kinerja kabupaten/kota serta penggunaan fasilitas Balai Kartini. "Insyaalloh kami konsisten melaksanakan dan mengawal Gerakan Penghematan Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Bapak Presiden serta telah ditindaklanjuti oleh pak Menteri PANRB", pungkasnya. (HUMAS KEMENPANRB)
