Suasana Audiensi dan Bimbingan Teknis Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Ternate, Rabu (29/4/2026).
TERNATE – Kesuksesan transformasi digital dalam sektor perlindungan sosial (perlinsos) yang telah diinisiasi sejak Triwulan III tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi, kini mulai diperluas jangkauannya. Sebagai langkah nyata akselerasi tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) melaksanakan Audiensi dan Bimbingan Teknis Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Ternate, Rabu (29/4/2026).
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa perluasan bertujuan untuk mengimplementasikan Digital Public Infrastructure (DPI) dalam ekosistem perlindungan sosial yang lebih luas, guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui penguatan identitas digital dan sistem pembayaran yang terintegrasi.
Dalam audiensi tersebut, dibahas mengenai peta jalan perluasan piloting digitalisasi bansos di Ternate. Fokus utama transformasi ini adalah integrasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sistem pembayaran digital untuk meminimalkan hambatan administratif bagi masyarakat.
“Digitalisasi perlindungan sosial ini merupakan langkah konkret untuk mentransformasi mekanisme penyaluran bantuan dari metode konvensional ke ekosistem digital yang lebih terukur,” katanya.
Disampaikan melalui pendekatan ini, Kementerian PANRB menargetkan terciptanya layanan yang lebih inklusif dan akuntabel guna memastikan hak masyarakat tersalurkan secara tepat dan berkeadilan.
Senada dengan hal tersebut, Walikota Ternate M. Tauhid Soleman menyambut positif inisiatif ini dan menyatakan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam mendukung kesiapan infrastruktur serta validasi data di lapangan. Menurutnya kesuksesan piloting perlinsos yang telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi akan dilanjutkan di Kota Ternate. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Ternate dalam memperoleh layanan dari pemerintah daerah.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi keuangan, diharapkan digitalisasi bansos di Kota Ternate dapat menjadi tonggak baru dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan inklusif bagi seluruh warga,” ujarnya.
Disisi lain juga dilakukan sesi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh 100 agen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang memegang peranan krusial sebagai ujung tombak pendampingan di tengah masyarakat. Dalam bimtek ini, para pendamping diberikan penjelasan mendalam mengenai alur teknis digitalisasi bansos. Para peserta juga melakukan simulasi penggunaan aplikasi melalui prototype figma agar mendapatkan gambaran nyata mengenai operasional layanan di lapangan.
Untuk memastikan efektivitas pelatihan, para peserta menjalani pre-test di awal sesi dan post-test di akhir sesi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman para pendamping terhadap materi teknis serta literasi keuangan digital yang disampaikan oleh narasumber dari Bank Indonesia dan Kementerian PANRB. (ncu/byu/ HUMAS MENPANRB)
