JAKARTA – Meskipun berbagai langkah reformasi birokrasi sudah dilakukan, namun hal itu belum memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerja lebih keras lagi agar reformasi birokrasi ini dapat menyentuh kepentingan masyarakat.
Menteri PANRB Azwar Abubakar tidak menampik kalau ada sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa keadaan birokrasi ini luar biasa parah. “Kita tidak tak bisa tarik mundur, tetapi harus jalan terus. Kita yakin bahwa birokrasi ini bisa berubah,” ujarnya saat pelantikan pejabat eselon I, III, dan IV Kementerian PANRB, Rabu (23/10).
Dari Sembilan program percepatan reformasi birokrasi, sudah ada beberapa capaian. Dalam dua tahun terakhir telah berhasil mengurangi jumlah PNS, hal yang dulu saat sulit dilakukan, karena seolah-olah PNS merupakan jaring pengaman sosial. “Ini sama sekali tidak benar. Pikiran itu harus kita ubah, PNS adalah sekelompok orang yang bekerja untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Terkait dengan rekrutmen CPNS secara terbuka, sekarang sebagian masyarakat sudah mulai percaya. “Mungkin lima puluh persen percaya, dan limapuluh persen belum. Tugas kita membuat 100 persen percaya,” tegas Menteri.
Tahun lalu, rekrutmen dari jalur pelamar umum hanya 11 ribu, tidak begitu kelihatan. Tahun ini ada 65 ribu, ditambah 100 ribuan dari honorer K2. Tahun depan, lanjut Azwar, mesti dipukul sekali lagi. “Saya kira tiga tahun ini menjadi memori nasional. Jangan sampai balik lagi seperti dulu,” imbuhnya.
Pelantikan pejabat kali ini merupakan konsekuensi dari restrukturisasi organisasi Kementerian PANRB, dari sebelumnya 6 Deputi menjadi 4. Pelantikan ini menyesuaikan nomenklatur baru. Ada beberapa pejabat yang proosi, tetapi banyak yang mutasi.
Adapun pejabat eselon I yang dilantik adalah Rini Widyantini menjadi Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana, dan M. Yuuf Ateh sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.(ags/HUMAS MENPANRB)
