JAKARTA - Presiden meminta jajarannya untuk terus fokus memperbaiki iklim investasi dan maksimalkan penerimaan pajak. Di tengah instruksi penghematan belanja negara pada APBN-P 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Kerja untuk tetap fokus menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kondisi di dalam negeri dengan langkah-langkah yang nyata. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 16 September 2016.
"Saya ingin menegaskan kembali agar kita terus menjaga pelaksanaan APBN 2016 sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, mampu menciptakan kesempatan kerja, dan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan," ujar Presiden mengawali pengantarnya.
Salah satu langkah yang Presiden instruksikan untuk terus dilakukan ialah dengan memaksimalkan penerimaan pajak, baik berupa sumber reguler maupun dari kebijakan pengampunan pajak, penerimaan bukan pajak, dan juga pengendalian cost recovery dari migas untuk mendukung optimalisasi penerimaan.
Adapun terhadap penundaan Dana Alokasi Umum, Presiden meminta jajarannya untuk berkomunikasi dengan para kepala daerah."Terkait dengan pengendalian dan penundaan dana bagi hasil dan alokasi umum, saya minta kepada Menteri Keuangan dan bekerja sama dengan Mendagri untuk mengintensifkan komunikasi dengan para gubernur, bupati, walikota, sehingga semuanya dapat memahami dan mengelola situasi perubahan ini dengan baik," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera mempersiapkan diri untuk menyelesaikan pembahasan anggaran untuk tahun 2017. Presiden meminta pembahasan yang dilakukan kementerian dengan Dewan Perwakilan Rakyat dapat selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. "Antisipasi dan prioritaskan APBN 2017 untuk menampung peluncuran proyek atau kegiatan yang mendesak, yang mengalami penundaan di tahun 2016, agar tidak ada yang namanya pemberhentian proyek prioritas," imbuh Presiden.
Presiden pun memberikan peringatan terkait mekanisme permintaan tambahan dari masing-masing kementerian ataupun lembaga. Dirinya meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan tidak berjalan sendiri ke DPR. Kemudian, meskipun dalam penyusunan anggaran di RABPN 2017 perencanaan anggaran akan dibuat dengan detail, namun Presiden Joko Widodo melarang kementerian dan lembaga membahas bersama dengan DPR mengenai satuan tiga. "Dan juga pembahasan anggaran di kementerian dan lembaga di komisi dilakukan hanya sampai program. Sekali lagi saya ingatkan, hanya sampai program, tidak sampai pada satuan tiga. Kalau tidak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan di sana satuan tuga, tidak ada," tegasnya.
Pembiayaan Program Prioritas dan Perbaikan Iklim InvestasiDalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo tak lupa mengingatkan jajarannya terkait dengan skema pembiayaan dari program-program pemerintah. Presiden menyebut bahwa program prioritas pemerintah tak selalu ataupun harus dibiayai oleh APBN."Kita harus mampu memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga," terangnya.
Presiden membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dirinya memberikan prioritas utama bagi pihak swasta yang ingin berperan serta."Inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan. Jika swasta tidak bisa, bisa ditawarkan mengenai opsi berikutnya. Jika tidak ada yang mau ambil, maka diberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD. Baru terakhir kita ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. Saya kira langkah-langkah seperti ini akan terus kita lakukan," tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden turut menyinggung kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, diinstruksikan oleh Presiden untuk terus melakukan deregulasi sekaligus mengawal implementasinya. Presiden mengeluhkan masih adanya aturan-aturan baru yang pada implementasinya dapat menyulitkan investasi."Karena saya lihat sudah ada yang dipotong tapi muncul lagi aturan-aturan di tingkat bawah menteri yang menurut saya sangat mengganggu. Nanti akan saya tunjukkan," lanjutnya.
Menutup pengantarnya, Presiden juga ingin memastikan bahwa lamanya waktu bongkar muat petikemas di semua pelabuhan benar-benar dibenahi. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan menghilangkan inefisiensi di semua lini."Khusus untuk menekan angka 'dwelling time', Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan kita," tegas Presiden.
Dalam acara peresmian pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (NPCT 1) beberapa waktu sebelumnya, Presiden meminta waktu bongkar muat di seluruh pelabuhan untuk terus dibenahi. Bahkan, Presiden secara khusus meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus pungutan liar yang disinyalir membuat waktu bongkar muat semakin lama."Mengenai dwelling time dua tahun yang lalu masih enam sampai tujuh hari. Tadi saya tanya sudah 3,2 sampai 3,7 hari. Tapi saya mintanya di dua hari, perbaiki lagi. Dan tidak hanya di Tanjung Priok, yang lainnya juga seperti di Belawan," ujarnya pada 13 September 2016.
Hadir dalam rapat terbatas siang ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. (dit/HUMAS MENPANRB)
