Presiden Joko Widodo Serahkan Digital Government Award 2024

fShare

Tweet

Presiden Joko Widodo menyerahkan apresiasi Digital Government Award (DGA) 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05). 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyerahkan apresiasi Digital Government Award (DGA) 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05). Penghargaan ini diserahkan kepada enam instansi pusat dan daerah yang memperoleh indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik tahun 2023 pada setiap kategori.

Para penerima penghargaan DGA 2024 antara lain Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab. Banyuwangi, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kab. Tuban.

Presiden Jokowi menekankan bahwa birokrasi harus melayani bukan mempersulit bahkan memperlambat. “Tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, kemudahan akses yang diperoleh masyarakat,” ujar Presiden pada acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05).

Ia meminta agar instansi pemerintah untuk tidak membuat aplikasi baru. Presiden Jokowi telah meluncurkan INA Digital untuk mengintegrasikan layanan yang ada dan saat ini sedang berfokus pada sembilan layanan prioritas.

"Mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujar Jokowi. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa penghargaan DGA merupakan apresiasi tertinggi dalam penerapan pemerintah digital kepada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kematangan SPBE.

Apresiasi ini didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi SPBE yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Tim Independen. "Setiap tahunnya, Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE, dalam bentuk Indeks SPBE," ujar Anas.

Penilaian dan evaluasi dimulai dengan tahapan penilaian mandiri yang kemudian dilanjutkan penilaian oleh asesor dari 30 perguruan tinggi. Untuk penilaian final dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, dipimpin oleh Kementerian PANRB beserta Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Selain enam instansi pemerintah dengan indeka SPBE terbaik, terdapat 59 instansi lainnya yang mempunyai pencapaian tingkat kematangan dan upaya penerapan SPBE yang baik. (kar/HUMAS MENPANRB)

Daftar Penerima Anugerah Digital Government Award:

Kategori Kementerian

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Kementerian Perdagangan
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencaan Pembangunan Nasional
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kategori Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya)

1. Lembaga Administrasi Negara
2. Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Badan Pusat Statistik
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional
6. Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Badan Siber dan Sandi Negara
9. Badan Inteligen Negara
10. Ombudsman RI
11. Badan Kepegawaian Negara
12. Badan Pemeriksa Keuangan
13. Komisi Pemilihan Umum
14. Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat
15. Perpustakaan Nasional RI

Kategori Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5. Pemerintah Provinsi Bali
6. Pemerintah Provinsi NTT
7. Pemerintah Provinsi Lampung
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
9. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10. Pemerintah Aceh

Kategori Pemerintah Kabupaten

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Kabupaten Karawang
3. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
4. Pemerintah Kabupaten Madiun
5. Pemerintah Kabupaten Sleman
6. Pemerintah Kabupaten Gresik
7. Pemerintah Kabupaten Kediri
8. Pemerintah Kabupaten Sragen
9. Pemerintah Kabupaten Kudus
10. Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Kategori Pemerintah Kota

1. Pemerintah Kota Surabaya
2. Pemerintah Kota Madiun
3. Pemerintah Kota Jambi
4. Pemerintah Kota Mojokerto
5. Pemerintah Kota Cimahi
6. Pemerintah Kota Banjarmasin
7. Pemerintah Kota Bandung
8. Pemerintah Kota Semarang
9. Pemerintah Kota Malang
10. Pemerintah Kota Denpasar

Kategori IPPD dengan Indeks SPBE Meningkat Signifikan

1. Pemerintah Kabupaten Tuban
2. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi
3. Pemerintah Kabupaten Bekasi
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
6. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial
7. Pemerintah Kabupaten Lebong
8. Pemerintah Kabupaten Gowa
9. Kementerian Agama
10. Radio Republik Indonesia