Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026)
JAKARTA - Sebanyak 62.000 debitur resmi melakukan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026) ini. Akad massal yang berlangsung secara hybrid ini secara simbolis ditandai dengan penyerahan kunci dan penekanan sirine langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 22 ribu keluarga warga negara kita. Saudara-saudara, kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipatgandakan jumlah rumah yang bisa dinikmati oleh rakyat kita,” kata Prabowo.
KPR melalui FLPP merupakan bagian dari pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui program FLPP, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan rumah bagi MBR melalui suku bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang terjangkau.
“Kita mengerti, bahwa masalah perumahan adalah masalah yang sangat-sangat vital, sangat krusial. Rakyat perlu perlindungan dari alam yang baik,” ujarnya.
Pada akad massal tersebut sebanyak 400 debitur hadir di lokasi, terdiri atas 200 debitur KPR subsidi skema FLPP dan 200 debitur KUR Perumahan. Sementara itu, 61.800 peserta lainnya mengikuti proses akad secara daring dari 165 titik yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Kementerian PANRB juga memfasilitasi pemanfaatan program FLPP ini bagi pegawai. Menurutnya, hadirnya program ini sangat bermanfaat karena tidak sedikit ASN yang menghadapi tantangan biaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, terutama bagi pegawai yang berada pada level jabatan tertentu.
“Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai sekaligus mendukung produktivitas, Kementerian PANRB memfasilitasi pemanfaatan program FLPP yang merupakan fasilitas pemerintah untuk pembelian rumah pertama dengan angsuran terjangkau,” ujar Menteri Rini.
Berdasarkan data yang telah direkapitulasi oleh BP Tapera sebagai Badan Pengelola Perumahan Rakyat, terdapat 4 orang pegawai Kementerian PANRB yang telah mengikuti program FLPP ini. Program FLPP bagi ASN Kementerian PANRB mulai dari proses pembahasan, sosialisasi, survei, hingga MoU dengan Menteri PKP, Kepala BPS dan Kepala BP Tapera telah dilakukan mulai Mei 2025 hingga Juni 2026.
“Kami mengucapkan terimakasih pada Bapak Presiden dan seluruh instansi terkait atas terlaksananya program ini. Pada dasarnya kebutuhan memiliki rumah merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Harapannya melalui hunian terjangkau ini dapat mensejahterakan seluruh masyarakat,” tambahnya. (kar/HUMAS MENPANRB)
