Sekretaris Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Tim Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12).
BANDUNG – Program Kartu Prakerja sebagai program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan terus mencari pendekatan baru guna memaksimalkan pelayanan ditengah era digitalisasi. Sekretaris Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Akik Dwi Suharto Rudolfus mengapresiasi Program Kartu Prakerja yang selama hampir dua tahun ini menjalankan layanan publik dengan cara-cara baru.
“Program Kartu Prakerja menjadi role model bagi instansi pemerintahan lain karena beroperasi dengan menggunakan platform yang baru. Di sini kita melihat ada pola-pola pembelajaran yang melibatkan mitra strategis yang bekerja secara profesional,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Tim Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12).
Menurutnya, pelibatan mitra strategis dari sektor swasta dapat menjembatani keterbatasan sumber daya di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Akik juga melihat penggunaan platform pelatihan online yang ada di Program Kartu Prakerja dapat diadopsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Literasi digital adalah keharusan dan menjadi syarat utama bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. “ASN harus giat belajar memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kompetensi menjawab tantangan ke depan. Prinsipnya, kita mau belajar atau dilindas,” jelasnya.
Akik juga menegaskan pentingnya orientasi untuk melayani dalam bekerja, seperti yang sudah dijalankan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Sistem penanganan keluhan di Program Kartu Prakerja dilengkapi dengan service level agreement dan wallboard monitoring secara real-time.
"Saya berharap agar Program Kartu Prakerja tidak hanya berjalan hingga 2024. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi untuk memikirkan keberlanjutan program, termasuk alih transfer pengetahuan dengan kementerian dan lembaga lain,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Hengki Sihombing memaparkan bagaimana semestinya layanan pemerintah kepada masyarakat bisa jauh lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan rintisan (start-up). "Start-up itu tidak punya uang, sedangkan pemerintah punya banyak uang. Start-up butuh setidaknya lima tahun baru bisa punya uang dari investor dan besar. Pemerintah bisa lebih cepat,” jelas Hengki.
Pria yang telah malang-melintang di dunia start-up selama 15 tahun ini berharap jajaran Kementerian PANRB dapat menjaga Program Kartu Prakerja. “Prakerja ini ibarat masih bayi. Saya berharap Kementerian PANRB bisa bantu menjaganya agar bisa berdiri dan berlari melakukan pelayanan publik dengan lebih baik lagi,” ungkap Hengki.
Dalam rapat kerja ini juga dibahas mengenai proses bisnis atau alur program kartu prakerja, mulai dari pendaftaran, pelatihan, penyaluran insentif, hingga survei evaluasi yang semuanya dilakukan secara daring. Setelah itu, dipaparkan technology stack di belakang Kartu Prakerja mulai dari infrastruktur, database, pengolah data, dan bahasa pemrogamannya. Terakhir, dijabarkan pula layanan contact center Prakerja dari semula hanya hotline dan email, menjadi hotline, web form, dan live chat. (HUMAS PANRB)
