Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025)
JAKARTA - Indonesia kini telah memasuki fase technical review pada proses aksesi ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sebuah langkah maju yang sangat penting. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut agenda reformasi Indoensia secara luas telah selaras dengan standar OECD tentang kepemimpinan dan kemampuan di bidang layanan publik.
“Transformasi tata kelola publik merupakan elemen inti yang secara eksplisit tertanam dalam RPJMN 2025–2029. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang Indonesia yang teguh untuk membangun lembaga sektor publik yang lebih akuntabel, koheren, dan berorientasi pada pelayanan, sebuah agenda yang selaras dan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola publik OECD,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini, Menteri Rini juga menjelaskan bahwa Indonesia memprioritaskan lima bidang penting: perekrutan berdasarkan merit, manajemen kinerja, inovasi, lingkungan kerja yang aman, dan pengembangan bakat. Indonesia juga berupaya mengakselerasi pemerintahan digital dan terbuka.
“Pertemuan E-Leaders baru-baru ini memberikan wawasan yang sangat berharga yang kini mendorong upaya kami dalam tata kelola data yang kuat, Infrastruktur Publik Digital, dan penyebaran layanan yang berpusat pada warga negara dengan cepat,” tuturnya.
Sementara itu, terkait fase technical review yang telah dimulai, Menteri Rini memastikan Indonesia berfokus pada peta jalan aksesi yang telah ditetapkan dengan jelas. Saat ini, seluruh tim terkait tengah bahu-membahu mempersiapkan penyelesaian kuesioner tinjauan teknis, tindakan tindak lanjut, misi pencarian fakta yang krusial, dan tinjauan formal OECD pada tahun 2027.
Menurut Rini, langkah-langkah ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi Indonesia sepenuhnya selaras dengan harapan OECD. “Kami sangat menghargai bimbingan berkelanjutan dari Sekretariat OECD, khususnya dukungan mereka dalam memperkuat integritas publik dan memastikan seluruh perjalanan ini dipandu oleh standar OECD,” ungkapnya.
Keanggotaan OECD merupakan strategi penting untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045, khususnya melalui penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan standar dengan mengacu pada praktik dan standar unggulan global. Pengalaman berbagai negara anggota menunjukkan bahwa keanggotaan OECD mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan, pendidikan, angka harapan hidup, hingga ketahanan pangan.
Dengan karakteristik keorganisasian OECD yang mencakup berbagai sektor kebijakan, pendekatan berbasis data dan analisis, serta hubungan kelembagaan yang kuat dengan dunia usaha, organisasi ini menawarkan dukungan yang komprehensif bagi upaya peningkatan kualitas regulasi Indonesia. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat reformasi kebijakan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi dan memastikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. (rum/HUMAS MENPANRB)
