JAKARTA - Setelah 20 kementerian/lembaga (K/L) menyesaikan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mendapatkan tunjangan kinerja (TK) pada tahun 2012, tahun 2013 ini ditargetkan setidaknya 19 K/L dapat diselesaikan prosesnya. Selain itu, diharapkan 33 pemerintah provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kementerian/lembaga yang ditargetkan menyelesaikan proses reformasi birokrasi pada tahun 2013 ini adalah Kemenpora, Kemen UKMK, Kemensos, BSN, Setjen MPR. Ombudsman RI, Kemenag, Basarnas, Kemen ESDM, Setjen MK, Setjen KY, BNPP, Badan Informasi Geospasial, Kemen BUMN, BPN, BNPB, Setjen DPD RI, KPU, dan Setjen Komnas HAM.
Guna merealisasikan hal itu, tentu bukan persoalan mudah. Kementerian PAN-RB juga tidak bisa hanya bekerja sendiri, karena selain berifat multidimensi, persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks. “Kami hanya mendorong dan memfasilitasi. Tetapi pelaksanaannya tergantung dari komitmen dari pimpinan serta jajaran kementerian/lembaga maupun pemda bersangkutan,” ujar Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam acara dinner dengan sejumlah pejabat Negara-negara donor, Jumat (15/02) petang.
Dalam acara tersebut, Menteri didampingi Wamen PAN-RB Eko Prasojo, dan Sekretaris Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto serta Wamen Perencanaan Pembanguhnan Nasional (PPN) Lukita Dinarsyah Tuwo.
Sementara dari negara donor antara lain Dubes Jerman untuk Indonesia H.E. Georg Witschel, yang didampingi Kepala Program DeCGG Joersg-Werner Haas, Counselor and Head of Development Cooperation Andreas Beckermann. Dari Kedubes Amerika, hadir Political Counsular, Kedubes AS Ted Lying dan Direktor Office of Democratic Governance The USAID Indonesia, Miles Toder.
Dari Canada, dihadiri oleh Counselor Kedubes Canada untuk Indonesia Tracy Reynolds, dan Counselor (Development), Kepala Canadian International Development Agency (CIDA). Sedangkan dari Australian, hadir Kepala AusAID Indonesia Jacqui de Lacy dan Director of Decentralisation Unit AusAID Petra Karetji.
Wamen PAN-RB Eko Prasojo menambahkan, dari Sembilan program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, terdapat lima program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun 2013 ini. Disebutkan, kelima program itu adalah penataan struktur birokrasi, penataan SDM aparatur, konsolidasi reformasi birokrasi pada K/L/pemda, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakui, Kementerian PAN-RB sudah mendapatkan bantuan antara lain dari AusAID, antara lain untuk pelatihan analisis jabatan bagi 4.235 PNS di seluruh Indoensia. Sedangkan Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dari Jerman, telah mendukung sejumlah program, antara lain studi tentang kebijakan pengembangan sistem penanganan complain. Adapun bantuan dari USAID (Amerika Serikat) antara lain dalam peningkatan berbagai upaya komunikasi di Kementerian PAN-RB.
Menteri Azwar Abubakar menyampaikan terimakasih dan penghargaan terhadap berbagai bantuan yang telah diberikan oleh negara-negara donor tersebut. Ke depan, lanjutnya, berbagai bantuan itu diharapkan untuk tetap menyesuaikan dengan program-program prioritas, khususnya dalam kebijakan reformasi birokrasi, terutama yang belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
