Puncak Kompetisi Pengelolaan Pengaduan, Pemerintah Tidak Boleh Tutup Mata dan Telinga Terhadap Aduan Masyarakat

fShare

Tweet

Suasana acara Penganugerahan Penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 di Jakarta, Kamis (16/06).

JAKARTA – Rangkaian Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 mencapai garis akhir. Puncaknya, piala Anggakara Birawa dipersembahkan kepada 17 instansi pemerintah pemenang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4.

Piala tersebut diserahkan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang mewakili Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Ke-17 instansi pemenang itu terdiri dari 2 pemenang dari kategori Instansi Pemerintah (IP) Outstanding Achievement, 5 pemenang dari kategori IP Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik, 5 pemenang kategori IP Aspek Keberlanjutan, Konektivitas dan Dampak Terbaik serta 5 Kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Dalam puncak penganugerahan itu, Rini berpesan kepada pengelola pengaduan agar menciptakan birokrasi yang tidak berbelit, terutama dalam alur pengaduan. “Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap aduan masyarakat,” tegas Rini dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 di Jakarta, Kamis (16/06).

Peraih Anggakara Birawa sebaiknya bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan sistem pengaduan masyarakat. Sementara bagi instansi yang belum meraih piala itu, diharapkan tidak berkecil hati, dan bisa belajar atau studi tiru dari instansi yang pengelola pengaduannya sudah baik.

Rini mengingatkan agar seluruh pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti oleh pengelola. Masyarakat tidak boleh menunggu lama atas aduan yang mereka berikan. Namun tidak sebatas tindak lanjut aduan. Unit yang mendapat aduan harus memperbaiki hal yang kurang baik di mata masyarakat. “Dan menganggap aduan tidak lagi sebagai kritik yang menjatuhkan pemerintah, tetapi sebagai sesuatu yang membangun perbaikan layanan,” ungkap Rini.

Dengan berkembangnya berbagai saluran digital, aduan masyarakat menjadi sangat krusial dalam perbaikan pelayanan. Aduan, masukan, serta kritik, menjadi salah satu cara agar masyarakat turut membantu pemerintah menciptakan pelayanan ideal.

Agar pengelolaan ini tetap berjalan baik, Kementerian PANRB mengadakan kompetisi yang bertujuan untuk menjaring, memotivasi, dan memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah. Kompetisi yang digelar sejak awal tahun ini berhasil menjaring 573 pendaftar dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Sebanyak 434 peserta diantaranya dinyatakan layak verifikasi, yang terdiri dari 227 kategori Instansi Pemerintah (IP) dan 207 peserta untuk kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP). Selanjutnya penyelenggara melakukan seleksi terhadap 434 peserta tersebut untuk menentukan 51 peserta melalui evaluasi dokumen yang dilakukan oleh tim evaluator yang berasal dari lima instansi pengelola pengaduan tersebut.

Kompetisi tahunan yang sudah diselenggarakan 4 kali ini, diselenggarakan berkat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, serta Ombudsman RI. Seperti tahun sebelumnya, kompetisi ini didukung pula oleh Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP).

Dalam sambutannya, Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasha Shimomura, menyatakan bahwa UNDP bersama KOICA berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia. “Terutama dalam perencanaan pelayanan publik, pemerintahan yang inklusif, dan peningkatan layanan publik yang lebih baik salah satunya yaitu dengan mendukung suksesnya pelaksanaan Kompetisi P4 yang ke-4 ini,” ungkapnya, dalam acara yang juga disiarkan pada kanal YouTube resmi Kementerian PANRB. (don/HUMAS MENPANRB)

Daftar Peraih Piala Anggakara Birawa

Kategori Outstanding Achievement

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
   
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kategori Instansi Pemerintah
Aspek Pengelolaan dan Perubahan Terbaik:

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
   
2. Pemerintah Provinsi Aceh
   
3. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
   
4. Pemerintah Kota Denpasar
   
5. Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Aspek Keberlanjutan, Konektivitas, dan Dampak Terbaik:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
   
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
   
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
   
4. Pemerintah Kota Kediri
   
5. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kategori Unit Pelayanan Publik

1. Perumda Air Minum Tugu Tirta Pemerintah Kota Malang
   
2. Puskesmas Janti Pemerintah Kota Malang
   
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
   
4. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang
   
5. RSUD Bendan Pemerintah Kota Pekalongan