Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengawali cerita mengenai penerapan SAKIP dalam sharing session pada acara Penyerahan LHE SAKIP untuk pemda wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/01).
BALI - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara yang masih seumur jagung, ternyata mampi menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berhasil menorehkan predikat B. Hasil ini merupakan prestasi mengingat provinsi pemekaran Kalimantan Timur ini baru dua tahun, yakni sejak 2015 menerapkan SAKIP dan mendapat nilai D.
Setelah mendapat pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan berkomitmen kuat melakukan perbaikan, kini Kaltara mendapat nilai B pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2017. "SAKIP baru kita mulai 2015, dan nilai kita saat itu D," ujar Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengawali cerita mengenai penerapan SAKIP dalam sharing session pada acara Penyerahan LHE SAKIP untuk pemda wilayah II di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/01).
Menurutnya, saat baru berdiri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering sulit memahami bahwa rupiah yang keluar harus sesuai dengan tupoksinya. "Mengubah mindset itu paling susah," jelasnya.
Karena itu, Irianto pun berusaha untuk memperbaiki tata kelola birokrasi, termasuk belajar dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Kini, dengan sistem SAKIP seluruh OPD di Kaltara wajib berorientasi pada hasil. "Setiap anggaran harus jelas tujuannya. Target yang harus dicapai itu pun harus sesuai dengan sasaran pembangunan nasional," tegas mantan Sekda Kaltim ini.
Irianto mengisahkan, pada tahun 2016 Kaltara mendapatkan nilai 50,87 dengan predikat C. Seiring berjalannya waktu dan dengan asistensi serta bimbingan dari Kementerian PANRB, LHE SAKIP 2017 Kaltara berhasil mendapat predikat B.
Dikatakan juga bahwa setiap Kepala OPD di Pemprov Kaltara kini sudah bisa menjelaskan target apa yang harus dicapai, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Bukan itu saja, akibat dari pemakaian anggaran berbasis kinerja itu, Pemprov Kaltara berhasil melakukan efisiensi anggaran hampir Rp 200 miliar. Anggaran itu bisa dialihkan untuk perbaikan sasaran strategis seperti pendidikan dan kesehatan. "Saya bisa dapat efisiensi anggaran sebesar Rp 192 miliar. Kita alihkan untuk orang miskin, pendidikan, kesehatan," pungkas Irianto. (don/HUMAS MENPANRB)
