Menteri PANRB Rini Widyantini pada acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Komisi II DPR RI dan Keluarga Besar HMI dan Kahmi se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/2/2026).
SURABAYA – Ramadan datang bukan hanya sekadar sebagai bulan untuk beribadah, melainkan juga menjadi momen yang tepat untuk melakukan refleksi. Lebih dari hanya refleksi pribadi, bulan suci bagi umat muslim ini juga dapat menjadi waktu untuk merefleksikan yang selama ini menjadi tugas bersama, yakni implementasi reformasi birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan selama ini reformasi birokrasi kerap dimaknai sebatas perbaikan sistem, penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme, hingga pelayanan publik yang semakin mudah dan cepat. Dalam suasana Ramadan yang sarat dengan nilai introspeksi dan pengendalian diri, pemaknaan reformasi birokrasi bukan hanya proses dan hasilnya saja.
“Ramadan diibaratkan menjadi sebuah sekolah. Sekolah melatih dan membentuk kesabaran, kedisiplinan, dan empati. Seperti sekolah pula, hasilnya sangat bergantung pada kesungguhan dalam menjalaninya. Nilai-nilai ini yang sesungguhnya menjadi fondasi kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara,” ujar Menteri Rini dalam Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Komisi II DPR RI dan Keluarga Besar HMI dan Kahmi se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/2/2026).
Ramadan juga mengajarkan mengenai empati sosial yang melahirkan kepedulian. Dalam konteks reformasi birokrasi, empati sosial dalam pelayanan publik bukan hanya tentang pemenuhan indikator kinerja, melainkan benar-benar memahami kebutuhan masyarakat.
Agar reformasi birokrasi memberikan dampak, diantaranya terdapat aspek penting agar masyarakat merasakan langsung dampak dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Aspek tersebut adalah kepemimpinan yang memberikan teladan, budaya kerja kolaboratif, dan akuntabilitas.
“Jika direnungkan lebih dalam, keberhasilan reformasi birokrasi itu sangat ditentukan oleh karakter para pelaksananya. Perubahan sistem tanpa perubahan diri hanya akan menghasilkan perbaikan yang semu. Perbaikan diri dan ibadah menjadi hal yang tidak terpisahkan,” lanjutnya.
Menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip meritokrasi, berarti juga sedang menjalankan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, yakni amanah dan integritas. Kedua nilai harus menjadi fondasi bersama agar pelayanan publik, benar-benar menghadirkan keadilan dan kemudahan bagi masyarakat.
“Ketika kita sedang menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, maka kita juga sedang melaksanakan ibadah, dan menjadikan pahala yang akan terus mengalir sepanjang niat kita bagi kemaslahatan bersama,” ungkap Menteri Rini.
Menurutnya, puasa bukan sekadar ibadah ritual, melainkan momentum untuk membangun integritas, kedisiplinan, dan kejujuran sebagai fondasi utama reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Reformasi birokrasi bukan hanya perubahan sistem, melainkan juga meliputi perubahan niat, perubahan sikap, dan perubahan karakter kita sebagai pelayan masyarakat.
Dirinya juga mengajak agar Ramadan kali ini dapat menjadi momentum sebagai titik tolok transformasi. Dimana transformasi ini meliputi transformasi niat (keberkahan), transformasi sikap (melayani), dan transformasi budaya (pelayanan).
“Semoga Ramadan ini membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, dan menguatkan komitmen kita untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani,” tutup Rini. (ald/HUMAS MENPANRB)
