Suasana leaders talk di kantor KSP
JAKARTA – Perjalanan reformasi birokrasi ibarat operasi dalam sunyi, tidak banyak yang tahu. Namun belakangan ini mulai dapat dirasakan hasilnya, bahkan sudah banyak daerah yang bisa menjadi contoh.
Bahkan Wakil Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Rhenald Kasali menyebut sekitar 30-40% instansi pemerintah bisa menjadi role model. “Perubahan birokrasi sudah dapat dirasakan serta telah berhasil menciptakan contoh,” ujarnya dalam acara Leader’s Talk Seri Pertama : Apa Kabar Reformasi Birokrasi di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, pekan lalu.
Rhenald pun mengapresiasi kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang telah mendorong terciptanya beberapa role model, baik pelayanan publik, mal pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, dan akuntabilitas instansi pemerintah. “Orang Indonesia sangat senang melakukan sesuatu jika diberikan contoh,” ujarnya.
Beberapa daerah yang menjadi role model, telah melalui trial and error dalam membuat suatu perubahan. Rhenald yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Provinsi DIY, salah satu pemerintah daerah yang berhasil menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X mengakui bahwa ada langkah-langkah yang dilalui dan melewati beberapa kegagalan hingga berujung keberhasilan sekarang. “Memang leadership matters,” jelasnya.
Sebagai pembanding, Rhenald mencontohkan kota kecil di Cina yakni Shenzhen, yang mengalami hal serupa. Namun menurutnya, Indonesia tidak dapat disamaratakan karena masing-masing daerah memiliki kondisi dan karakter yang khas. “Indonesia uniqueness banyak sekali,” ujarnya.
Lanjutnya dikatakan, jika sekitar 30-40% menjadi role model, hal ini patut menjadi kebanggaan. Karena 40% diantara berada di daerah terisolasi dari perubahan atau karena kehilangan kaum muda.
Hal senada dikatakan Anggota TIRBN Tjipta Lesmana, yang menilai sudah cukup banyak keberhasilan dalam reformasi birokrasi. Namun ia mencatat, salah satu kekurangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pengawasan. “Pengawasan kita masih lemah.” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan bahwa kini pihaknya bersama BPKP terus memperkuat sistem pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Pemerintah masih membahas mengenai RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
