Menteri PANRB Asman Abnur saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Batam, Jumat (12/8).
BATAM – Untuk mendukung daya saing ekonomi di wilayah Batam, diperlukan reformasi birokrasi terutama pada bidang SDM Aparatur. Hal ini mengingat tantangan manajemen SDM ke depan sudah demikian kompleks dan semakin kompetitif.
“Kuncinya itu revolusi mental. Kita fokus pada pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publiknya baik kalau aparaturnya seenaknya sendiri. Ini tugas saya untuk merubah,”ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat Diskusi Publik yang diselenggarakan Bank Indonesia di Batam, Jumat (12/08).
Pemerintah telah mencanangkan kebijakan untuk mencapai target terwujudnya SMART ASN pada tahun 2019 mendatang. SMART ASN merupakan karakteristik ASN yang berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan Bahasa asing, memiliki jejaring yang luas dan tinggi, dan multi tasking. Hal ini diusung kerena kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, dan untuk itu perlu didukung dengan adanya aparatur yang profesional, berkualitas dan berintegritas, agar tata kelola pemerintah berkelas dunia dapat segera terwujud.
Mantan Wakil Walikota Batam ini merasa di Batam masih banyak keluhan terkait pelayanan publik. Permasalahan duplikasi kewenangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh dua otoritas berkuasa di wilayah Batam yakni Pemkot Batam dan BP Batam. “Antara BP Batam dan Pemkot Batam harus berkerja bersama-sama memberikan pelayanan terbaik,”ujarnya. Oleh karena itu, dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, seluruh ego sektoral harus segera dihilangkan, serta kerjasama dan sinergi antara seluruh instansi harus dapat terintegrasi secara sistemik, sehingga segala bentuk pelayanan publik dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, melalui reformasi dalam bidang kelembagaan dan tata laksana, Kementerian PANRB berupaya menyusun kebijakan kelembagaan yang ditujukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang berkinerja tinggi. Salah satu strategi yang mendukung reformasi bidang kelembagaan dan tata laksana adalah sistem pemerintahan berbasis teknologi melalui penyusunan peraturan di bidang e-government. ”Kalau kita ke pemda, kita akan menemui aplikasi-aplikasi yang mempermudah dala pelayanan,” ujarnya.
Pengelolaan pemerintah saat ini pun sudah harus berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disebut e-government agar seluruh perencanaan kinerja, pemetaan kebutuhan organisasi (e-budgeting), serta hasil nyata atau outputnya bisa terukur dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintahan dituntut untuk lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi. Birokrasi harus disiplin untuk mewujudkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat, namun juga tetap harus memperhatikan berbagai tuntutan global yang seringkali perubahannya begitu cepat. “Peran birokrasi yang bersih, efisien dan melayani sangatlah penting. Kita butuh komitmen bersama yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan clean and good governance," tutup Menteri Asman dalam diskusi ini. (rr/ajg/Humas MENPANRB)
