JAKARTA – Reformasi Birokrasi di setiap instansi pemerintah harus dilaksanakan secara komprehensif dan maksimal. Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah pusat dengan jumlah pegawai negeri sipil terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 235.918 pegawai atau sebesar 5,27 % dari 4,5 juta ASN harus mereformasi birokrasi organisasi serta sistem kinerjanya untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang akuntabel.
“Setiap individu ASN harus bisa diukur kinerjanya, perencanaan dan anggaran Kemeterian Agama harus memberikan manfaat bagi masyarakat, akuntabilitas kerja harus transparan, efektif, serta efisien. Dengan demikian reformasi birokrasi dapat tercapai secara maksimal,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017 di Holten Sultan, Jakarta (11/4).
Terlebih lagi dengan jumlah ASN Kemenag sebagai jumlah pegawai terbanyak dari seluruh instansi pemerintah pusat, lanjut Menteri Asman, maka harus bisa membuat perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas kinerja agar bisa memberikan hasil nyata bagi negara dan masyarakat.
Lebih lanjut lagi, Menteri Asman juga mengapresiasi Kemenag yang pada tahun 2016 berhasil meraih predikat B (69.14) dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Ini merupakan langkah nyata yang berhasil dicapai Kemenag dalam akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerjanya,” ungkap MenPANRB.
MenPANRB juga memotivasi para ASN di lingkungan Kemenag untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan publik guna memudahkan masyarakat mengakses dan menggunakan layanan Kemenag , seperti dalam pendaftaran haji, pengurusan perizinan, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Sehingga masayarakat dapat merasakan betul reformasi birokrasi di dalam tubuh Kemenag.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir sebagai narasumber pada rakor ini menyebutkan bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara nyata, Kemenag harus jelas dalam capaian target yang ingin diraih. Ia menyatakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, diperlukan poin-poin lesson learned untuk memastikan perubahan tersebut berjalan sesuai target, antara lain komitmen seluruh ASN, dedicated team untuk organize perubahan tersebut, quick wins agar perubahan tidak abstrak, pelibatan seluruh stakeholder, outcomes yang jelas, budaya, serta konsistensi untuk melakukan perubahan yang baik.
“Poin-poin dalam lesson learned tersebut merupakan kunci utama dalam keberhasilan reformasi birokrasi dalam instansi pemerintah. Diharapkan Kemenag dapat segera mencapai target reformasi birokrasi demi meeujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera,” ujar Menkeu.
Dalam kesempatan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan bahwa rakor ini dilaksanakan dalam rangka mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Ia menyatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Tuhan sudah memberikan amanah kepada kita sebagai ASN di Kemterian Agama, hal ini harus disyukuri dengan memberikan kinerja yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Menteri Lukman.
Menteri Agama menyerukan, para ASN Kemenag harus memiliki integritas, inovasi, profesionalitas, memberikan kerja keras serta keteladanan. “Dengan 235 ribu PNS Kemenag yang tersebar di 4556 satker di seluruh Indonesia, Kemenag adalah instansi dengan satker terbanyak di Indonesia, sehingga memiliki rentang kendali yang luas. Untuk itu harus bisa menjadi teladan bagi instansi pemerintah lainnya,” ujar Menteri Lukman.
Dengan capaian nilai akuntabilitas 69.14 atau predikat B Tahun 2016, Menteri Agama minta hal ini menjadi inspirasi serta dan memacu seluruh ASN di lingkungan Kemenag untuk memberikan yang terbaik bagi negara.
Ia mencontohkan, Kemenag telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti dengan penyampaian honor melalui sistem transfer (non-cash) sehingga nominal dan pemberian hak jelas langsung kepada yang berhak. Juga dengan pelayanan terpadu satu pintu untuk pengurusan perizinan ataupun pendaftaran haji. Menag menekankan pentingnya untuk membangun tranparansi di dalam lingkungan Kemenag.
Menteri Lukman juga berpesan agar para ASN lingkungan Kemenag meninggalkan kebiasaan kerja yang buruk dan memberikan performa kerja yang terbaik untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata. “Para ASN Kemenag harus memberikan manfaat dan membawa kemaslahatan bagi umat,” ujar Menag.
Hadir dalam kegiatan ini Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah Shadiq Pasadigoe, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Noviantika Nasution, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Indra Gobel, para Kepala Kanwil Kemenag seluruh Indonesia, sera para rektor Universitas Islam. (arl/Humas MenPANRB)
