SEMARANG - Tantangan dan hambatan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat berat. Dasar dari reformasi sendiri adalah melakukan perubahan yang mendasar bahkan menyakitkan. Patut dipertanyakan kalau dalam reformasi birokrasi suasananya nyaman-nyaman saja.
Demikian dikatakan Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur selaku Plt.Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M.Yusuf Ateh pada pembukaan Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Regional 1 non pilot project di semarang, Rabu (11/9). "Jika reformasi biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja, itu patut dipertanyakan,” ujarnya.
Deputi hasil lelang jabatan di Kementerian PANRB ini juga menambahkan, besar harapan selesai workshop ini para peserta dapat membuat roadmap birokrasi "Kami berikan semua hal mengenai road map reformasi birokrasi. Contoh dan contek saja konsepnya," imbuh Ateh.
Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengungkapkan, workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat pemerintah kabupaten dan kota atas kebijakan dan pedoman-pedoman reformasi birokrasi, khususnya mengenai penyusunan rencana aksi serta tata cara penyusunan road map reformasi birokrasi. " Dengan cara ini diharapkan dapat memperlancar proses perencanaan, implementasi dan evaluasi reformasi birokrasi pada pemerintah daerah," tuturnya.
Acara yang diselenggarakan selama 2 hari ini (11-12) bertempat di Gumaya Tower Hotel Semarang dengan dihadiri lebih dari 150 peserta dari pemerintah daerah, kabupaten dan kota dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (sgt/HUMAS MENPANRB)
