Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, secara virtual, Kamis (06/10).
YOGYAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Kamis (06/10). Ia menyebut reformasi birokrasi harus berdampak ke masyarakat, dan MPP menjadi salah satu contoh dampak positif yang dirasakan masyarakat.
“Pesan Presiden Jokowi sangat jelas, reformasi birokrasi itu jangan mengawang-awang, bukan sekadar tumpukan dokumen, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. MPP yang terus didorong pemerintah pusat untuk hadir di daerah-daerah adalah contoh hasil reformasi birokrasi yang berdampak, yang hilirnya adalah pelayanan publik prima,” ujar Menteri Anas usai meninjau MPP Yogyakarta.
Menteri Anas mengapresiasi Kota Yogyakarta akhirnya dapat menghadirkan MPP untuk memberikan layanan yang mudah untuk seluruh warganya. “Selamat untuk Kota Yogyakarta karena MPP telah hadir di tengah-tengah masyarakat kota budaya yang indah dan hebat ini," imbuhnya.
MPP Yogyakarta adalah MPP ke-70 di Indonesia dan ke-3 di Provinsi D.I Yogyakarta. Anas mengatakan Kementerian PANRB akan mengakselerasi hadirnya MPP di berbagai daerah.
“Kami sadari jumlah MPP masih baru sekitar 14 persen dari total kabupaten/kota. Kami akan akselerasi lebih cepat, target kenaikannya akan sangat eksponensial. Sekarang kami sedang detilkan rencana kerja percepatan MPP,” papar Anas.
Menteri Anas menegaskan MPP harus tersebar di seluruh wilayah tanah air. “Hadirnya MPP harus menyebar dan merata ke seluruh Indonesia. Pelayanan publik yang terintegrasi itu harus Indonesia-Sentris. Tidak boleh hanya dinikmati warga di kota-kota besar, tapi juga daerah-daerah terdepan, daerah-daerah di berbagai pulau di Tanah Air,” lanjut Anas.
Sementara itu, Pj. Walikota Yogyakarta Sumadi mengatakan MPP Kota Yogyakarta sebelumnya telah dilakukan soft launching pada 3 Juni 2021. Pembangunan MPP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi publik melalui pengintegrasian layanan secara cepat, mudah, terjangkau, dan aman.
"MPP adalah bagian penting bagi suatu daerah dalam menarik investasi meski ada bermacam kendala untuk mewujudkannya karena itu penting adanya reformasi dalam perbaikan pelayanan publik itu sendiri," ujarnya.
Dengan adanya MPP, pengelolaan pelayanan menjadi terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan BUMN/BUMD serta swasta dalam satu tempat. Pada awal soft launching, MPP Yogyakarta hanya memiliki 19 anjungan layanan dan saat ini telah menghadirkan 199 jenis layanan dari 26 instansi.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Raden Kadarmanta menyampaikan apresiasi atas hadirnya MPP Kota Yogyakarta yang menjadi tempat pengurusan perizinan yang baik. Dikatakan pelayanan MPP juga harus didukung dengan senyum dari petugas sehingga masyarakat yang datang juga senang dengan pelayanan yang diterima.
"MPP dapat membawa kemudahan dan semoga tidak ada lagi keluhan karena dilayani dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)
