“Bukan berapa banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi berapa persen angka kemiskinan dapat berkurang dengan anggaran yang dikeluarkan”
Azwar Abubakar
MAKASSAR - Kalimat itu diucapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dalam acara Pencanangan Zona Integitas menuju Wilayah Bebas (dari) Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Makassar, Rabu (10/4).
Bukan kali itu saja Azwar melontarkan sentilannya kepada jajaran aparatur negara, yang hingga hari ini masih terbelenggu dalam suatu kebiasaan, yang tanpa disadari telah memboroskan keuangan negara. Dalam pertanggungjawaban keuangan, yang penting sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau perjalanan dinas, yang penting ada kuitansi hotel, adaboarding pass. Kalau belanja barang, barangnya ada sesuai spesifikasi, dan ada kuitansi.
Sebenarnya hal ini sudah merupakan langkah maju dibanding beberapa tahun silam, yang masih banyak laporan keuangan tidak jelas juntrungannya. Namun hal itu tentu belum cukup, karena tidak jarang laporan ini belum menggambarkan kinerja dan manfaat dari penggunaan uang negara.
Di salah satu daerah misalnya, ada proyek pembangunan terminal, bangunan sudah selesai dibangun, tapi tidak pernah digunakan sampai rusak. Tidak jarang juga suatu unit kerja sebuah instansi pemerintah, yang sudah terlanjur memprogramkan seperti konsinyering, atau seminar, atau perjalanan dinas, tetap dilaksanakan demi meningkatkan persentase penyerapan. Pertanggungjawaban secara administratif juga tidak jadi masalah, karena kegiatan itu memang berlangsung.
Bukan itu saja hal-hal yang perlu lebih dipelototi, karena masih banyak penggunaan anggaran negara yang secara administrative bisa dipertanggungjawabkan, tetapi tidak memberi manfaat kepada masyarakat. “Banyak yang hanya berpikir output, tanpa memperhitungkan apa outcome dari kegiatan tersebut. Bukan berapa banyak anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah, tetapi berapa persen angka kemiskinan dapat menurun dengan anggaran itu ujar Menteri PANRB lebih lanjut.
Menurut Azwar Abubakar, sudah saatnya bangsa ini mengubah paradigma agar laporan keuangan instansi pemerintah menjadi laporan yang berbasis kinerja. Jadi setiap rupiah yang digunakan oleh aparatur negara dapat membawa manfaat bagi rakyat.
Dalam hal ini, menurut Menteri, harus dimulai dari perencanaan yang baik dan benar. Di sini setiap program atau kegiatan yang akan dilakukan harus mampu menggambarkan hasil yang akan diraih, dan sedapat mungkin memebrikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. “Jangan lagi ada perencanaan kegiatan hanya copy paste, karena besaran anggarannya sudah ada baru kemudian muncul kegiatan. Harus dibalik, kegiatan dulu baru muncul besaran anggarannya,” tutur Menteri.
Laporan Tunggal
Di berbagai kesempatan, Menteri juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem penyederhanaan laporan kinerja, sehingga hanya ada satu laporan kinerja dari setiap pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun pelaporan tunggal. Di tingkat Menteri sudah seujtu semua, kini masih dalam pembahasan di tingkat eselon I,” ujarnya. Ditambahkan, dengan laporan tunggal, akan menimbulkan berbagai penghematan, baik tenaga, waktu, maupun biaya birokrasi.
Diakuinya, saat ini pemerintah daerah selalu disibukkan dengan penyusunan laporan oleh beberapa Kementerian. Salah seorang peserta Pencanangan ZI, WBK, dan WBBM dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan mengatakan, sangking sibuknya membuat laporan, banyak tugas pokok yang terbengkalai. “Beberapa unit kerja kami tidak bisa melaksanakan tugasnya, kecuali melayani permintaan laporan dari pusat. Padahal intinya sama saja, terkadang kami copy paste dengan hanya mengganti judulnya saja,” tandasnya. (imn/HUMAS MENPANRB)
