Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim saat membuka kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Kesiapan MPP Digital, di Jakarta, Jumat (16/08).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan hasil penilaian kesiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai salah satu upaya percepatan transformasi digital dalam mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan publik. Hasilnya, sebanyak 139 dari 158 kabupaten/kota yang mengajukan permohonan peminatan MPP Digital dinyatakan siap menerapkan MPP Digital.
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim mengapresiasi komitmen kepala daerah yang wilayahnya dinyatakan siap menerapkan MPP Digital. Menurutnya tidak hanya dari segi jumlah tapi juga dari segi kualitas harus optimal.
"Penambahan lokus-lokus pemanfaatan aplikasi MPP Digital diharapkan tidak hanya bertambah secara kuantitas namun terus meningkat dari segi kualitas pelayanan," ujarnya saat membuka kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Kesiapan MPP Digital, di Jakarta, Jumat (16/08).
Hakim menyampaikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus bersinergi dalam melakukan implementasi kebijakan MPP Digital. Sejak diluncurkan pada 20 Juni 2023, MPP Digital telah dimanfaatkan oleh lebih dari 31.789 masyarakat dari pilot project kabupaten/kota yang telah bergabung.
"Dengan basis aplikasi berbagai pakai, pemanfaatan MPP Digital dapat dengan mudah digunakan oleh pemerintah daerah lainnya," ungkapnya.
Sementara itu Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad menyampaikan bagi lokus yang telah sesuai untuk mengimplementasikan MPP Digital akan diberikan akun pengelola, dan selanjutnya daerah yang aktif menggunakan MPP Digital dalam kurun waktu tertentu setelah diberikan akun akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB.
Adapun sebaran untuk kabupaten/kota yang lolos dalam pemanfaatan MPP Digital 2024, yaitu terdiri dari Pulau Sumatra 38; Pulau Jawa 48; Pulau Bali 4; Pulau Kalimantan 17; Pulau Sulawesi 23; Pulau Maluku dan Papua 5; dan Pulau Nusa Tenggara 4.
Terkait detail informasi untuk Hasil Penilaian Kesiapan Penerapan MPP Digital telah disampaikan melalui surat resmi yang disampiakan kepada kepala daerah pada masing-masing kabupaten/kota yang telah mengusulkan pemanfaatan MPP Digital ke Kementerian PANRB.
Untuk diketahui, saat ini layanan yang dapat diakses MPP Digital adalah layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan melalui integrasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Untuk akses layanan kependudukan di MPP Digital tengah dalam proses pengajuan penerapan ISO 27001 dan selanjutnya dikembangkan layanan pensiun dari PT Taspen yang saat ini masih dalam tahap integrasi.
Sebagai informasi, secara bertahap, pengembangan layanan di MPP Digital terus dilakukan dan sudah dapat diunduh oleh para pengguna Android di PlayStore. (asy/fik/HUMAS MENPANRB)
