Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PANRB Asman Abnur dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau OTT di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang masih bandel melakukan pungutan liar khususnya dalam pelayana publik. Pernyataan tersebut disampaikan, usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kapolri dan Menteri PANRB untuk melakukan pemberantasan pungli di seluruh kementerian dan lembaga. Kalau pelakunya PNS, Presiden memerintahkan untuk langsung memecat. "Saya sudah perintahkan ke Kapolri, Menhub, Menpan, kita tangkap, langsung pecat yang bersangkutan ini," kata Jokowi.
Jokowi mengisahkan, pihaknya baru saja membentuk Tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Belum selesai rapat, ia mendapat laporan bahwa telah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo menyampaikan peringatan keras kepada jajaran aparatur negara agar menghentikan Pungli. "Mulai sekarang hentikan pungli, terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada rakyat. Stop, hentikan ! Sekarang sudah ada OPP (Operasi Pemberantasan Pungli)," tegas Presiden Jokowi.
Terkait operasi tangkap tangan ini, polisi menggeledah sejumlah ruangan di lantai 6 dan lantai 12 Kemenhub. Pihak yang ditangkap mulai dari calo dan pegawai Kemenhub. "Ada calo yang mengurus, ada juga petugas yang ditangkap dan kemudian dikembangkan, ditangkap petugas lain," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Menteri Asman menambahkan, ASN yang terbukti melakukan korupsi termasuk pungli akan langsung diproses, dan pihaknya tidak segan – segan untuk memecatnya. “Hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera,”ujar Asman tegas.
Terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kementerian Perhubungan, Asman mengatakan, pihaknya akan menunggu tindaklanjut pengusutan yang tengah di lakukan oleh jajaran kepolisian. “Kita tunggu saja proses yang yang dilakukan dari pihak kepolisian,”tambahnya.
Diakuinya, meskipun pihaknya terus beruoaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, namun masih ada saja oknum-oknum PNS yang melakukan pungli. Kejadian di Kementerian Perhubungan, yang bahkan mndapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi, harus dijadikan momentum untuk memberantas pungli utamanya dalam pelayanan publik. (dit/HUMAS MENPANRB)
Pernyataan Sikap Menhub Budi Karya Sumadi
1. Sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan saya sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pingli
2. Satu bulan menjabat sebagai Menhub, saya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perijinan
3. Karena ini sudah menyangkut ranah hukum pidana maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif. Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perijinan
4. Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku,
5. Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras.
