JAKARTA - Sebanyak 42 inovator yang terbagi dalam 10 kluster pelayanan publik akan hadir dan mempresentasikan inovasinya dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2016 di Gedung Pusdai, Jalan Diponegoro Nomor 43 Bandung, Rabu – Kamis (26-27/10). Sementara itu, 59 kabupaten/kota terkait dengan kluster pelayanan yang sama menyatakan komitmennya untuk mereplikasi inovasi tersebut sesuai dengan kulster masing-masing.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, forum ini merupakan ajang mempertemukan inovator dengan instansi yang memerlukan pengetahuan inovasi. “Inovator akan menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya mengenai proses, metode, dan hasil/manfaat inovasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).
Sedangkan instansi yang memerlukan pengetahuan, lanjutnya, akan mengamati dan mempelajari, serta melakukan pemetaan dan perencanaan bagaimana inovasi tersebut direplikasi di instansinya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dengan bantuan fasilitator yang telah dilatih.
Diah menambahkan, diantara para inovator yang akan mereplikasikan inovasinya, setidaknya tujuh kepala daerah akan langsung menyampaikan inovasinya pada sesi transfer of knowledge. Kepala daerah dimaksud antara lain Gubernur Sulawesi Selatan, Walikota Makassar, Bupati Luwu Utara, Bupati Banyuwangi, Bupati Batang, Bupati Malang, dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Disebutkan, sepuluh kluster pelayanan publik yang akan direplikasi meliputi pelayanan terpadu, kependudukan dan catatan sipil, pelayanan SAMSAT, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, transparansi anggaran e-Budgetting, pelayanan sosial dan pengentasan kemiskinan, pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat, pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup, serta kluster pelayanan perpustakaan dan arsip.
Untuk kluster pelayanan terpadu meliputi enam instansi, yakni Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Pertanahan Surabaya 2, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
Untuk kluster kependudukan dan catatan sipil, meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Kota Jayapura, Kota Denpasar, dan Kota Surakarta. Sementara kluster pelayanan SAMSAT, akan menghadirkan Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
Pada kluster pelayanan kesehatan, akan tampil RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung, Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Untuk kluster pelayanan pendidikan, akan tampil Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
Pada kluster pelayanan transparansi anggaran e-Budgetting, menampilkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.. dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
Dari kluster pelayanan sosial dan pengentasan kemiskinan, akan dipresentasikan inovasi dari Balai Besar Kesejahteraan Sosial “Kartini” Temanggung, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kantor Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Kabupaten Sragen, dan Dinas Sosial Kota Bandung.
Sementara untuk kluster pelayanan pengelolaan pengaduan masyarakat, menghadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Sedangkan kluster pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup terdiri dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kendari.
Kluster kesepuluh, yakni Pelayanan perpustakaan dan arsip, akan ditampilkan Arsip Nasional RI (ANRI), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Riau, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. (ags/HUMAS MENPANRB)
