Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat meninjau persiapan MPP Kab Badung, Bali, Minggu (19/08).
BADUNG - Antusiasme daerah dalam membangun mal pelayanan publik (MPP) tidak surut. Dalam waktu dekat, masyarakat Kabupaten Badung. Bali akan dimanjakan dengan hadirnya MPP yang .rencananya akan diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2018.
Saat ini MPP Badung sudah menyediakan 113 jenis layanan dari 13 instansi yang mengisi MPP Kab. Badung, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berharap layanan PLN juga masuk di MPP Kabupaten Badung. "Saya berharap PLN ikut bergabung, karena pelayanan BUMN ini masuk dalam indikator Ease of Doing Business ( EoDB)," ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat meninjau persiapan MPP Kab Badung, Bali, Minggu (19/08).
Pelayanan di MPP ketiga di Pulau Dewata ini menghadirkan pelayanan kepolisian, perpajakan, keimigrasian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun ketenagakerjaan, pertanahan, perbankan, hingga pelayanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Garuda Indonesia. Menurut Aryawan, adanya pelayanan BPOM ini adalah hal menjadikan MPP Kab. Badung berbeda dengan lainnya. "Karena banyak salon, spa, dan obat kecantikan, jadi ada BPOM yang akan mengurus izin itu," jelas Aryawan.
Ia juga berencana memasukkan layanan pernikahan di MPP Kab. Badung. "Akte pernikahan belum dilayani di MPP Karena pesyaratannya banyak dan melibatkan Desa Adat. Kedepannya saya koordinasikan lagi," imbuh Aryawan.
Dalam kesempatan itu, Diah yang didampingi Sekretasis Daerah Kab Badung I Wayan Adi Arnawa juga memberi masukan mengenai layout, tata letak ruang tunggu dan ruang layanan, serta tambahan layanan MPP yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Badung Mangrupaja Mandala.
Hingga saat ini, sudah ada sembilan MPP yang beroperasi, diantaranya ada di Kota Tomohon, DKI Jakarta, Kab Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Bekasi, Kota Batam, Kota Denpasar, Kab. Karangasem, dan Kota Bitung. Sejumlah daerah juga tengah membangun MPP, antara lain Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo. (don/HUMAS MENPANRB)
