JAKARTA – Siapa saja boleh berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tentang seleksi CPNS tahun 2013, baik yang sifatnya obyektif, miring, maupun yang mengapresiasi. Namun pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, adil, bebas dari KKN, dan tidak dipungut biaya.
Sekretaris Kementerian PANRb Tasdik Kinanto menegaskan hal itu terkait dengan komentar dari sementara kalangan yang menilai seleksi CPNS tahun 2013 ini masih rawan teradap kecurangan. “Kami tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang berusaha melakukan kecurangan dalam seleksi PNS, mulai dari hulu sampai hilir,” ujarnya di sela-sela pemantauan tes CPNS di Jakarta, Minggu (03/11).
Dikatakan, pemerintah mengapresiasi kepedulian sejumlah pihak yang peduli dan berpartisipasi dalam pencegahan tindak kecurangan, baik melalui pantauan maupun cara-cara lain. Pemerintah juga tidak menampik kemungkinan masih adanya pihak-pihak yang berupaya untuk menghalang-halangi upaya untuk menciptakan seleksi CPNS yang bersih.
Tetapi faktanya, lanjut tasdik, Kemenetrian PANRB, BPKP, BKN, Kepolisian RI, Lemsaneg, BPPT terus menerus membangun sistem seleksi CPNS yang akuntabel, bersih, transparan untuk memeproleh calon-calon PNS yang betul-betul berkualitas dan sesuai kebutuhan organisasi. Bahkan Panselnas seleksi CPNS sejak tahun 2012 merangkul LSM di bawah koordiansi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI untuk turut mengawal pelaksanaan seleksi ini dengan caranya masing-masing.
Dikatakan, Panselnas telah berkomitmen dan bekerja keras, mulai dari penyusunan soal, pencetakan, distribusi, juga proses pelaksanaan ujian, pengiriman hasil tes, sampai pengolahan LJK, betul-betul akan dilakukan sesuai standar operating procedure(SOP) yang sudah ditetapkan, agar tidak ada kecurangan-kecurangan. “Sistem yang kita bangun, mulai dari hulu sampai proses pengolahan, tidak memungkinkan terjadinya kecurangan itu,” ujarnya.
Tasdik juga mengatakan, keberhasilan seleksi CPNS ini merupakan pertaruhan dalam reformasi birokrasi. Kalau seleksi CPNS gagal, merupakan menjadikan sesuatu yang tidak kondusif dalam melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan dewasa ini. “Pak Menteri Azwar Abubakar dan seluruh jajarannya sudah komit semua untuk memulai sesuatu yang benar. Ini merupakan titik awal, dan harus berhasil,” tandasnya.
Diakui, memang ada pihak-pihak yang berusaha, bahkan dengan bahasa-bahasa yang halus, misalnya minta tolong dan lain-lain. “Saya katakan, silakan. Tetapi kami hanya bisa menolong kalau peserta sudah belajar dengan seksama, mempersiapkan diri dengan baik. Kalau hal itu sudah dilakukan, Insya Allah bisa lulus. Tetapi tanpa itu, tak bisa. Kita ingin wujudkan zero tolerans,” ujar Tasdik Kinanto yang juga Sekjen KORPRI ini.
Dia mengambil contoh, di lokasi pengolahan LJK, orang telpon saja tak bisa karena sudah di-jump. Pengawasan juga berlapis, melibatkan berbagai unsur. Dalam proses ini berbagai kendala-teknis harus dieliminir, dan jangan ada yang main macam-macam, karena sistemnya tidak memungkinkan. Pengawasan dan pengendaliannya yang sangat ketat. (ags/HUMAS MENPANRB)
