Presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 hari pertama secara virtual, Senin (26/06).
JAKARTA – Sebanyak sembilan inovasi dari kementerian dan lembaga tampil mengawali presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 hari pertama secara virtual, Senin (26/06).
Mengawali presentasi dan wawancara di sesi pertama, di hadapan Tim Panel Independen, Kementerian BUMN menampilkan inovasi Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM). PaDi UMKM merupakan digital platform yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan transaksi dari BUMN.
“Untuk UMKM ini potensi pasarnya jadi semakin luas, ada fasilitas pembiayaan dengan mudah, serta UMKM bisa menerima layanan yang mendorong UMKM naik kelas seperti pelatihan, kurasi, sertifikasi, konsultasi hukum, dan lainnya,” ujar Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting.
Sejak diluncurkan 17 Agustus 2020, PaDi UMKM telah mencatatkan peningkatan nilai transaksi belanja BUMN kepada UMKM baik yang dilakukan melalui platform PaDi UMKM maupun yang dilaporkan dan dicatatkan di PaDi UMKM atas hasil transaksi yang biasanya melalui mekanisme tender/lelang. Tahun 2022 tercatat Rp28,0 triliun belanja BUMN kepada UMKM yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Presentasi selanjutnya beralih ke inovasi yang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu SIUJANG GATRIK (Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengungkapkan, SIUJANG GATRIK melayani masyarakat dalam mendapatkan layanan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, setifikasi laik operasi, dan sertifikasi badan usaha dalam rangka proses penyambungan tenaga listrik.
Keunggulan inovasi ini adalah pelayanan dilakukan mandiri secara daring, cepat, murah, transparan, akuntabel, mampu telusur, tanpa batas wilayah dan waktu. Pemohon juga tidak membutuhkan pihak ketiga karena dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan SIUJANG GATRIK.
“Pemasangan listrik dilakukan oleh badan usaha berizin dan tenaga listrk yang bersertifikat kompetensi sehingga menjamin keselamatan ketenagalistrikan,” jelas Jisman. Sejak SIUJANG GATRIK diterapkan, terjadi peningkatan pertumbuhan kontraktor listrik serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan instalatir listrik berizin yang terdekat dengan domisilinya.
Pertumbuhan instalatir listrik secara langsung berimbas pada peningkatan tenaga kerja dan berpengaruh pada pertumbuhan PDB Ketenagalistrikan, yaitu sebesar 7,06 persen pada tahun 2022, meningkat dari PDB Ketenagalistrikan tahun 2021 sebesar 5,61 persen dan -0,98 persen pada tahun 2020.
Beranjak ke inovasi berikutnya masih dari Kementerian ESDM, khususnya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Inovasi yang dipaparkan oleh Kepala Badan Geologi Sugeng Mujiyanto tersebut, yakni MAGMA Indonesia (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia).
MAGMA Indonesia sebagai aplikasi multiplatform (web & mobile) dalam jaringan berisikan informasi dan rekomendasi kebencanaan geologi terintegrasi (gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah) yang disajikan kepada masyarakat secara kuasi-realtime dan interaktif. Inovasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2015. Setelah ditetapkan menjadi Top Inovasi Terpuji pada tahun 2017, MAGMA Indonesia terus dikembangkan pada aspek teknis dan layanan.
MAGMA Indonesia sejak versi 2 telah memiliki layanan API yang memudahkan stakeholders untuk mengadaptasi atau mengintegrasi sistemnya. Saat ini tim pengembang MAGMA Indonesia juga tengah aktif melakukan Pengembangan Database Gunung Api. Output dari kegiatan ini adalah data dasar gunung api yang lebih terstruktur untuk kebutuhan analisis yang pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan proses pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi.
Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Agus Suherman yang memaparkan inovasi FUJI LESTARI (Fish-Apartment untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri). Fish-apartment diinisiasi oleh Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. Implementasi inovasi ini yakni melalui program pemberdayaan masyarakat berupa pemberian bantuan, pendampingan, dan bimbingan/pelatihan teknis terhadap kelompok nelayan di Indonesia.
FUJI LESTARI menggunakan inovasi teknologi fish-apartment yang merupakan terumbu buatan pertama di Indonesia yang dapat diproduksi secara masal dan aplikatif di berbagai jenis perairan. Strukturnya dirancang agar mudah dirakit dan ditenggelamkan oleh nelayan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah menyadari FUJI LESTARI sebagai inovasi tepat guna, sehingga programnya terus berlanjut hingga saat ini. Telah banyak pemerintah daerah yang telah mereplikasi program ini. “Sejak tahun 2015 telah ditenggelamkan 10.950 modul fish-apartment yang telah tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sesi pertama presentasi dan wawancara KIPP tahun 2023 hari pertama ditutup oleh Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) pada Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia, oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan. Nama rupabumi dapat dikumpulkan oleh setiap masyarakat Indonesia melalui aplikasi SINAR dimana sistem SINAR terintegrasi secara nasional.
Kepala BIG Muh. Aris Marfai mengatakan, hasil pengumpulan ini kemudian diverifikasi dan diolah oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat menggunakan SINAR Web. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat dijalankan dengan baik, praktik penamaan rupabumi menjadi teratur dan nama rupabumi itu sendiri dapat digunakan kembali oleh masyarakat untuk berbagai tujuan. “Dengan kemajuan teknologi Informasi Geospasial saat ini, data nama rupabumi tidak hanya dapat dimanfaatkan saat tanggap darurat dan pemulihan, namun pada masa pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan juga,” tutupnya.
Sesi dua dibuka oleh inovasi Berpendar (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Ijin Edar) yang dipresentasikan oleh Sekretaris Utama BPOM Rita Mahyona. Inovasi ini hadir untuk menjawab fenomena mahalnya biaya, lamanya waktu, dan rumitnya prosedur dalam memperoleh legalitas di dunia usaha, yang sering menjadi keluhan para pelaku usaha, termasuk untuk memperoleh nomor izin edar (NIE) pangan olahan Badan POM.
Inovasi Berpendar mampu mengkolaborasikan program dan anggaran Balai Besar POM di Yogyakarta dengan lintas sektor pendamping UMKM di wilayah DIY; mengurangi biaya pendaftaran produk bahkan menjadi nol rupiah/gratis; meningkatkan omzet sejumlah 80,95 persen pelaku usaha yang sudah terfasilitasi, dan mampu memperpendek waktu pengurusan NIE menjadi seperempat waktu sebelum inovasi. “Inovasi BERPENDAR telah direplikasi/ditiru oleh beberapa Balai Besar POM Denpasar dan Balai Besar POM di Mataram,” tutur Rita.
Berikutnya inovasi Pembangunan Pengelolaan Keuangan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes dikembangkan sebagai inovasi dan kontribusi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam ranah keuangan dan pembangunan desa, melalui pengawalan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara elektronik.
Dengan adanya keseragaman sistem/standar baku berupa Siskeudes, kompilasi data keuangan desa secara nasional secara mudah dapat dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Siskeudes telah digunakan pada 62.400 dari 75.265 desa (82,91 persen).
“Aplikasi Siskeudes membantu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Sampai dengan akhir tahun tahun 2022, jumlah desa yang pengelolaan keuangan desanya akuntabel dengan menggunakan aplikasi Siskeudes adalah sebanyak 35.801,” ungkap Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Wasis Prabowo.
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Atqo Mardiyanto melanjutkan presentasi dan wawancara selanjutnya dengan inovasi Indonesia Data Hub (INDAH). Permasalahan yang saat ini muncul adalah pengelolaan yang tidak standar terhadap sistem aplikasi dan data. Hal ini menyebabkan standar data dan metadata yang beragam menyulitkan kontrol terhadap kualitas data.
INDAH menjadi solusi dalam memberikan Layanan Kebutuhan Statistik dalam bentuk platform (tidak lagi dalam bentuk aplikasi terpisah) untuk menjaga konsistensi data dan informasi serta proses bisnis yang terintegrasi. Inovasi ini juga mengintegrasikan 8 sistem utama pada infrastruktur statistik untuk menjalankan proses bisnis statistik dan manajemen data. Inovasi INDAH mengintegrasikan infrastruktur statistik dengan sistem eksternal di instansi pusat dan daerah.
Pengelolaan kegiatan, sistem, dan data yang sebelumnya rumit menjadi lebih efisien. INDAH mengakselerasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan SPBE dengan menawarkan end-to-end data solution, pemanfaatan teknologi terkini, dan kemandirian pengembangan secara berkelanjutan.
Presentasi dan wawancara KIPP 2023 hari pertama ditutup Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang memamerkan inovasi PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Tahun 2019 PROPER mendapatkan penghargaan Top 45 atas platform yang mendorong ketaatan perusahaan terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Platform ini tetap dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Terdapat empat aspek kebaharuan/peningkatan inovasi meliputi Penerapan Kriteria Life Cycle Assesment (LCA), Penerapan Social Return of Investment (SROI), Green Leadership, dan Kriteria Inovasi Sosial,” urai Siti.
Life Cycle Assessment memberikan peluang bagi perusahaan melakukan pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan tidak hanya di dalam kegiatan perusahaannya saja, tetapi memperluas di bagian hulu dan hilir produksinya (cradle to grave). Dari implementasi kriteria ini dihasilkan 872 eco-inovasi dengan penghematan total Rp126,28 triliun.
Dari sisi sosial, pada tahun 2022 ini tercatat Rp1,89 triliun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,25 persen dari tahun sebelumnya. (del/HUMAS MENPANRB)
