Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Final Review dan Submit Bersama Proposal UNPSA 2026 di Jakarta, Jumat (21/03/2025).
JAKARTA – Sebanyak sembilan inovasi pelayanan publik terbaik milik Indonesia siap berkompetisi di ajang internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan inovator telah mendaftarkan inovasi terpilih dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026.
“Hari ini Kementerian PANRB bersama sembilan inovator telah melakukan final review terhadap masing-masing proposal inovasi sebelum akhirnya kami submit untuk keikutsertaan Indonesia dalam UNPSA 2026,” jelas Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Strategi Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto di Jakarta, Jumat (21/03/2025).
Ajib menjelaskan bahwa sembilan inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi dwi tahunan ini dinilai telah memenuhi kriteria dan unggul pada aspek kebaruan, ide inovasi, dampak, serta adaptabilitas. Sebagai instansi pembina pelayanan publik, Kementerian PANRB telah melakukan pendampingan penyusunan proposal sejak Februari 2025 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dilakukan proofreading agar sesuai dengan syarat dan ketentuan.
Pendaftaran UNPSA 2026 telah dimulai sejak Januari dan akan ditutup pada 31 Maret 2025. Ajib mengatakan bahwa mengingat Indonesia akan merayakan dua hari raya pada akhir Maret, yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 1446H, maka Kementerian PANRB memutuskan pendaftaran inovasi asal Indonesia dilakukan pada hari ini, mendahului dari tenggat waktu yang telah ditentukan.
Disampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi prestisius besutan United Nations of Development and Social Affairs (UNDESA) ini bukan semata apresiasi dan pembuktian dalam skala intenasional. Keikutsertaan ini juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas dan dampak inovasi terhadap perbaikan pelayanan publik.
Hal ini sejalan untuk menunjang program Asta Cita serta mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. “Dengan mengikuti kompetisi skala dunia ini, inovasi-inovasi terbaik ini tidak hanya mereformasi pelayanan publik di skala nasional saja, tapi juga dapat dipelajari dan ditiru oleh negara-negara lain dalam rangka perbaikan pelayanan publik di negara lain,” ungkap Ajib.
Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam UNPSA sejak tahun 2014 dengan memberikan pendampingan bagi 208 inovasi yang diikutsertakan dan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Tercatat Indonesia telah menorehkan enam penghargaan dengan terakhir pada tahun 2024 dengan dua penghargaan dari dua inovasi, yakni Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) dari Kota Semarang.
“Harapan kami seluruh proposal dari inovasi pelayanan publik yang diikutsertakan dapat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari UNPSA, sehingga inovasi pelayanan publik asal Indonesia dapat kembali berjaya di kancah internasional,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ajib juga menyampaikan apresiasinya kepada tim pendamping dan penerjemah yang telah turut serta dalam proses penyusunan proposal inovasi untuk UNPSA 2026 ini. “Terima kasih kepada pimpinan instansi, inovator, serta tim pendamping dan tim penerjemah yang berkontribusi dalam keikutsertaan Indonesia pada UNPSA 2026. Semoga upaya ini mendapatkan hasil terbaik bagi pelayanan publik di Indonesia,” tutup Ajib. (ald/HUMAS MENPANRB)
Daftar inovasi yang didaftarkan pada UNPSA 2026
Kategori Delivering Inclusive and Equitable Services to Leave No One Behind
1. KAMI SETARA (Kampus Inklusif Semua Tak Berjarak) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. JARIK MA’SITI (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa) – Pemerintah Kota Malang
3. Unit Pelayanan Teknis Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif – Pemerintah Kota Surakarta
4. Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), dari BUMN untuk UMKM Indonesia – Kementerian BUMN
Kategori Gender-Responsive Public Services
1. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (SIPPEKA) – Pemerintah Kabupaten Bone
2. Berdaya Srikandi oleh Srikandi – Pemerintah Kota Parepare
Kategori Transparent and Accountable Public Institutions to Achieve the SDGs
1. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kategori Participation and Public Engagement for Inclusive Decision-Making
1. Laboratorium Inovasi – Lembaga Administrasi Negara
