JAKARTA – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) aparatur harus bisa mengimbangi target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni masyarakat dengan pendapatan per kapita $14,000 - $15,000 seperti dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014- 2019. Tahun 2015, saat dibuka ASEAN Community, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, bahkan Asia.
Kondisi aparatur sipil Negara (ASN) yang saat ini semuanya masih pegawai negeri sipil, tampaknya cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, menurut Deputi SDM Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja, mayoritas PNS berpendidikan SLTA. “Kewajiban kita adalah mendorong agar pegawai ASN memenuhi dan sesuai tuntutan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu mendatang. Kesiapan pegawai ASN sangat diperlukan agar Indonesia terbebas dari middle income trap,” ujarnya di Jakarta, Kamis (03/04).
Lebih lanjut dikatakan, sesuai referensi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perlu diperhatikan pemerintah daerah yang jumlah belanja pegawainya besar. Saat ini rata-rata sudah melampaui hingga 56%. “Artinya beban negara untuk membayar gaji dan belanja pegawai lainnya cukup tinggi,” ujarnya. Hanya lima kabupaten/kota di Indonesia yang jumlah belanja pegwainya masih dibawah 20%.
Penyiapan SDM itu juga perlu disesuaikan dengan rencana pengembangan kewilayahan di tanah air. Misalnya Kalimantan akan menjadi pusat pusat produksi dan pengelolaan tambang nasional. Sumatera akan menjadi sentral produksi pengelohan hasil bumi energi nasional, Pulau Jawa akan menjadi pendorong industri jasa nasional, Nusa Tenggara dan Bali akan menjadi gerbang wisata nasional. Sedangkan Sulawesi akan menjadi pusat pertumbuhan pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. “Skema tersebut akan mendorong Indonesia tumbuh menjadi negara yang sangat berkembang pada tahun 2045,” jelasnya.
Setiawan menambahkan, suatu kebanggan bagi Sulawesi. Tetapi harus menjadi perhatian semua pihak bahwa kualifikasi pendidikan di Sulawesi, 80% diantaranya masih terakreditasi C. “Ini harus menjadi perhatian, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikannya,” tambahnya.
Untuk itu harus ada kerjasama yang lebih intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), karena ketersediaan guru dari SD, SMP, SMA masih banyak kekurangan. Terlebih untuk tenaga penyuluh, di Sulawesi harus difokuskan untuk menyongsong pertumbuhan Sulawesi 30 tahun yang akan datang. Pegawai ASN harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. (ags/gin/ HUMAS MENPANRB)
