Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam Fact-Finding Mission (FFM) pada area Human-Centered Public Administrative Services (HCPAS) dan Public Sector Innovation (PSI) bersama OECD di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
JAKARTA – Pelayanan publik yang baik berangkat dari hal yang paling mendasar, yakni kebutuhan manusia dari lahir hingga tutup usia. Dengan memahami kebutuhan tersebut, maka pemerintah harus dapat memahami kondisi nyata masyarakat, mengenali keragaman kebutuhan, serta memastikan setiap layanan dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi fondasi utama transformasi pelayanan publik di Indonesia. “Pelayanan publik yang berpusat pada manusia bukan hanya konsep kebijakan, tetapi komitmen untuk menghadirkan layanan yang benar-benar dekat, mudah diakses, dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi masyarakat," ungkap Deputi Otok dalam Fact-Finding Mission (FFM) pada area Human-Centered Public Administrative Services (HCPAS) dan Public Sector Innovation (PSI) bersama OECD di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan pelayanan publik. Diantaranya, kehadiran 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia, penguatan kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!, hingga pengembangan kebijakan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan.
Di saat yang sama, penguatan inovasi sektor publik juga terus didorong sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Peningkatan kualitas dilakukan melalui inovasi pelayanan publik yang sejak 2014, lebih dari 29.000 inovasi telah terdaftar melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Jumlah ini menunjukkan bahwa budaya inovasi tumbuh dan berkembang di berbagai instansi, sektor, dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.
Deputi Otok menjelaskan bahwa proses aksesi Indonesia sebagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik Indonesia agar semakin adaptif, inklusif, dan inovatif. Bersama OECD, pemerintah Indonesia tidak hanya memenuhi persyaratan teknis dalam tahapan aksesi, tetapi juga membuka ruang dialog strategis untuk melihat sejauh mana transformasi pelayanan publik dan inovasi sektor publik Indonesia telah dan akan terus berkembang sejalan dengan standar tata kelola global.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD. Pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan berbagai praktik reformasi birokrasi yang terus diarahkan pada pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Deputi Otok menambahkan bahwa transformasi pelayanan publik membutuhkan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan agar dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. “Transformasi pelayanan publik tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk membangun ekosistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Melalui forum ini, kami juga belajar dari praktik baik global sekaligus menunjukkan berbagai upaya Indonesia dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan terpercaya,” tambahnya.
Dalam forum ini dipaparkan beragam praktik baik, kebijakan, serta capaian Indonesia yang tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian aksesi, tetapi juga berpotensi menjadi referensi OECD dalam memperkaya pengembangan standar tata kelola publik global di Indonesia. Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem pelayanan publik yang berpusat pada manusia dan berbasis inovasi.
"Kementerian PANRB juga akan terus memastikan setiap langkah dalam proses aksesi OECD tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia," tutup Otok. (HUMAS MENPANRB)
