Asdep Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto (kiri) dalam Persiapan Hub JIPP Provinsi Sumatra Utara di Medan, Selasa (23/08).
MEDAN – Provinsi Sumatra Utara kini tengah dipersiapkan untuk menjadi salah satu wilayah dalam Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Sumatra Utara terpilih sebagai Hub JIPP atas capaiannya yang cukup konsisten dalam inovasi pelayanan publik.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Ajib Rakhmawanto menyampaikan bahwa capaian inovasi pelayanan publik tersebut terlihat dari keaktifan dan hasil dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Sumatra Utara secara konsisten meraih Top 99 dan Top 45 Inovasi pada gelaran KIPP di tahun 2014-2016 serta 2020-2022.
Ajib mengemukakan pelaksanaan JIPP pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 ini, Kementerian PANRB bekerja sama dengan USAID ERAT (Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat) yang akan melakukan pendampingan teknis dalam persiapan Hub JIPP, namun tetap untuk mengakselerasi peningkatan pelayanan publik melalui pembinaan inovasi pelayanan publik.
“Kerja sama antara Kementerian PANRB dan USAID ERAT dalam Hub JIPP merupakan komitmen untuk memberikan pendampingan maksimal dengan menitikberatkan pada replikasi inovasi pelayanan publik sebagai wujud pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai PermenPANRB No. 91/2021,” ujar Ajib dalam Persiapan Hub JIPP Provinsi Sumatra Utara di Medan, Selasa (23/08).
Dalam tahap persiapan ini, Tim USAID ERAT akan mendampingi tiap provinsi untuk membangun sistem keterhubungan dalam JIPP. Pendampingan juga meliputi penyusunan rencana aksi dalam replikasi inovasi pelayanan publik di tahun 2022 dan pembuatan penyataan komitmen implementasi replikasi inovasi pelayanan publik. Kementerian PANRB pun terlibat langsung dalam pendampingan untuk memantau proses pendampingan tersebut.
Lebih lanjut Ajib menjelaskan, pemerintah provinsi yang menyelenggarakan dan terhubung dengan JIPP menjadi pusat implementasi kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan serta tukar pengalaman dan pengetahuan dengan instansi lain. Keterhubungan ini juga dapat menjadi promosi inovasi sebagai langkah mendapatkan kepercayaan publik.
Hub JIPP yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB ini berperan sebagai wadah dari inovasi pelayanan publik agar mudah ditransfer kepada instansi lain serta agar inovasi pelayanan publik tersebut dapat melembaga dan berkelanjutan. Pelaksanaan JIPP ini mengacu pada PermenPANRB No. 89/2020 tentang JIPP.
“Harapan kami bersama bahwa nantinya dalam JIPP Nasional akan berisi inovasi pelayanan publik dari seluruh daerah di Indonesia yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun agar setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” lanjut Ajib.
Di tahun ini, tiga wilayah yang akan ditetapkan oleh KepmenPANRB adalah Provinsi Sumatra Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penambahan tiga wilayah ini meramaikan 12 wilayah yang telah tergabung dalam Hub JIPP. Keterhubungan JIPP hingga saat ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Kalimantan Barat, Bali, Riau, dan Maluku.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatra Utara yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatra Utara Safruddin menyampaikan terima kasih atas akan ditetapkannya Provinsi Sumatra Utara sebagai Hub JIPP. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatra Utara dinilai mampu berkomitmen dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumatra Utara dapat berkomitmen dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi di daerahnya masing. Penetapan Sumatra Utara dalam Hub JIPP ini juga dapat menjadi motivasi untuk dapat berprestasi, khususnya dalam inovasi pelayanan publik,” pungkas Safruddin. (ald/HUMAS MENPANRB)
