SURABAYA - Optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi teknologi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapatkan apresiasi positif dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Provinsi Lampung. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Metro, Lukman Hakim ketika melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9).
Lukman Hakim datang bersama jajaran SKPD Pemkot Metro dengan didampingi Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda serta sejumlah anggota legislatif Kota Metro. Mereka diterima langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, bersama jajaran SKPD Pemkot Surabaya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam, Walikota Metro beserta rombongan, menanyakan banyak hal demi mengetahui kiat-kiat Walikota Risma dalam penyediaan pelayanan publik di Surabaya. Mulai dari membangun potensi sumber daya manusia, penataan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL), optimalisasi lahan pertanian, pengurusan administrasi kependudukan, hingga cara untuk meningkatkan partisipasi warga dalam program pembangunan kota.
“Kunjungan kami ke Surabaya karena kami ingin mendapatkan ilmu lebih banyak. Kami ingin belajar atas keberhasilan Surabaya. Karena itu, kami juga mengajak serta tim kerja sama daerah (TKSD). Bagi kami, tidak perlu belajar jauh-jauh ke luar negeri, belajarnya ke Surabaya saja,” tegas Lukman Hakim.
Disadari, Kota Metro yang memiliki luas wilayah 68,74 kilometer persegi dengan total populasi warga 160 ribu jiwa, akan sulit berkembang seperti Surabaya. Namun, menurutnya, yang paling penting adalah adanya semangat dan kemauan untuk belajar. “Kota kami terus berbenah. Kami sudah mendapat Adipura, tetapi kami ingin tingkatkan lagi. Apalagi setelah melihat di Surabaya, sama sekali tidak ada sampah berceceran di jalan-jalan. Karena itu, kami ingin bekerja sama dengan Surabaya dalam penyediaan pelayanan publik,” sambung dia.
Sementara ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda menanyakan perihal kiat sukses Walikota Risma dalam mengubah mindset warga yang awalnya apatis menjadi ikut aktif dan peduli terhadap program Pemkot.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya tidak lebih pintar dari Walikota dan Ketua DPRD Kota Metro. “Bukan berarti yang bertanya itu enggak ngerti dan bukan berarti kami lebih pintar. Kami hanya melakukannya lebih dulu. Intinya ilmu itu jangan disimpan saja,”ujar Walikota Risma.
Walikota yang telah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan level nasional dan internasional ini kemudian “mengajak jalan-jalan” Walikota Metro bersama rombongan melalui paparan di layar display. Mulai dari cara pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan pertanian warga melalui kampung budidaya pertanian dan urban farming, penataan sentra PKL hingga kiat mengintegrasikan pelayanan publik dengan teknologi. Termasuk pemanfaatan CCTV untuk pengaturan arus lalu lintas.
“Setiap tahun, jumlah pegawai kita berkurang karena ada yang pensiun. Itu kita atasi dengan pemakaian teknologi informasi untuk pelayanan publik. Warga senang karena selain lebih transparan, juga memangkas waktu karena pelayanan bisa lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Kita harus membuat trust pada masyarakat bahwa pemerintah layak dipercaya. Caranya dengan membuat semua transparan,” jelas Risma.
Risma juga menjelaskan perihal upaya Pemkot Surabaya dalam melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan meniadakan kegiatan Pemkot Surabaya di hotel. Termasuk juga tentang bagaimana cara mendorong partisipasi warga. “Kita beri contoh dengan ikut turun langsung. Seperti kerja bakti tiap Jumat pagi. Jadi tidak hanya sekadar teori atau perintah. Lama-lama warga juga akan terbiasa sehingga akan melakukannya sendiri,” jelas mantan kepala Bappeko Surabaya ini.
Kota Surabaya memang menjadi kota yang terdepan dalam hal pelayanan publik. Faktanya, Surabaya meraih dua penghargaan inovasi pelayanan publik 2014 melalui inovasi pelayanan publik Surabaya Single Windows (SSW) dan Government Resource Management System (GRMS) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2 Mei 2014 lalu.
Surabaya juga meraih predikat kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia pada 23 Juli 2014 lalu. Ada 14 SKPD di Kota Surabaya yang masuk dalam zona hijau yang artinya pelayanannya optimal. Diantaranya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Unit Pelayanan Terpadau Satu Atap (UPTSA), administrasi kependudukan pada Dispendukcapil, pelayanan rumah sakit RSUD dr.Soewandhie dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. (pr/ags/HUMAS MENPANRB)
