Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam pembukaan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 di Makassar, Selasa (12/04)
MAKASSAR – Provinsi Sulawesi Selatan yang menempati posisi wahid dalam pertumbuhan ekonomi, merasa terpukul dengan perolehan nilai CC akuntabilitas kinerja dan berada di posisi 22 dari 34 Provinsi. Namun hal itu menjadi cambuk bagi Gubernur dan jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mendongkrak kinerja birokrasi. Satu hal yang perlu dicamkan, dalam menyusun RPJMD jangan dikontrakkan kepada konsultan, karena pasti salah.
"Saya kaget, Kementerian PANRB menempatkan kami di posisi ke-22. Tetapi peringkat ini menjadi cambuk bagi saya dan semua jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan,” ujar Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di hadapan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, di Makassar, Selasa (12/04).
Menteri Yuddy hadir ke Sulawesi Selatan untuk membuka dan memebrikan pengarahan pada acara Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016. Kegiatan ini merupakan respon dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) yang menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan meraih nilai CC dan berada di posisi ke-22.
Gubernur Sulawesi Selatan mengakui, tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya profesionalisme aparatur sipil memang belum menggembirakan. Berangkat dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi momok itu yang harus segera diperbaiki.
Menurut Syahrul, perencanaan yang baik dalam menyusun program kerja dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja akan menunjukkan tingkat profesionalitas aparatur. "Kalau mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan berjalan, itu baru yang namanya profesional," tekan Syahrul dalam acara yang juga dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan,
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, dalam arahannya menekankan agar Provinsi Sulawesi Selatan membangun sistem yang baik, konsisten, dan kokoh. Dengan sistem tersebut, segala bentuk kebijakan dan arah pemerintahan akan bermuara pada satu titik ke arah yang lebih baik. "Memperbaiki gerak birokrasi, memperbaiki sistem, memperkokoh sistem, mewujudkan pemerintahan yang melayani, yang bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat, itulah akuntabilitas. Segala sesuatu yang direncanakan, yang diselenggarakan, yang dikerjakan, yang dilaporkan, harus menjadi sesuatu yang terintegrasi, itulah SAKIP," tegas Menteri Yuddy.
Menurut Yuddy, selama ini banyak program yang overlaping karena hanya dikerjakan oleh satu dinas atau satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Menteri mengatakan, fungsi sebuah dinas harus mengikuti program atau outcome yang ingin dicapai dan terintegrasi satu sama lain. “Bukan mengikuti struktur organisasi yang memang sudah ada sebelumnya,” tegasnya.
Untuk mewujudkan semua itu, menurut Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini, sebenarnya bukan hal yang sulit. "Hanya membutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat, serta kerja sama, inilah nilai-nilai revolusi mental," ujarnya.
Dikatakan, komitmen menjadi unsur utama dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya komitmen yang kuat dan pemimpin yang kuat, akan memberikan kontribusi sebesar 80% dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. "Nilai CC bisa meningkat menjadi BB, bahkan menjadi A pada akhir tahun. Tinggal sekarang bagaimana agar menekan ego sektoral, dan antar dinas bisa bersinergi," kata Yuddy.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh mengamini apa yang dikatakan Yuddy. Menurutnya, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, komitmen pemimpin menjadi sesuatu yang wajib dibangun.
Setelah komitmen terbentuk, selanjutnya harus mematangkan perencanaan yang terintegrasi, karena dalam evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB, penilaian SAKIP bukanlah penilaian terhadap laporan kinerja, melainkan keseluruhan sistem yang berjalan. "Tolong kalau ada daerah yang baru, dalam menyusun RPJMD jangan dikontrakkan kepada konsultan, pasti salah. Karena dari Sabang sampai Merauke itu sama, begitu semua," tekan Ateh. (ris/HUMAS MENPANRB)
