Jakarta – Untuk menambah rasa nyaman pada masyarakat yang butuh pelayanan, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana meresmikan 9 Mal Pelayanan Publik pada tahun depan. Bahkan, sudah ada pemerintah daerah yang meminta agar di daerahnya juga dibangun mal dengan segudang pelayanan ini.
Sejumlah 9 (sembilan) Mal Pelayanan Publik itu ternyata diluar rencana peresmian sebelumnya. Jadi, tahun depan akan lebih banyak Mal Pelayanan Publik yang akan diresmikan. “Kami merencanakan di tahin depan ada 9 Mal Pelayanan Publik, di luar yang sudah kita rencanakan,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, di Jakarta (12/10).
Saat ini sudah ada tiga Mal Pelayanan Publik yang diresmikan. Yaitu di Surabaya, Banyuwangi, dan DKI Jakarta. Segera menyusul dalam waktu dekat Mal Pelayanan Publik di Batam dan Makassar. Diah mengaku, saat ini sudah banyak permintaan dari daerah untuk segera dibangun pusat pelayanan satu gedung tersebut.
Menurutnya, itu adalah salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik secara nasional. Akan ada banyak pihak yang bersinergi dalam inovasi ini. Baik kementerian ataupun lembaga akan bersatu untuk memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.
“Ada juga permintaan dari beberapa daerah untuk mengimplementasikan konsep yang sama. Saya kira ini merupakan salah satu strategi kita untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia bercerita mengenai gedung Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Presiden RI Joko Widodo. Mal itu berada di Jl. HR Rasuna Said kavling 22-C, Jakarta Selatan. “Dan kita bersyukur ternyata ide dan gagasan ini sudah dipikirkan oleh banyak pihak. Malah Bapak Presiden Joko Widodo sejak beberapa tahun lalu sudah menyiapkan gedung ini. Dan alhamulillah ini sudah terwujud,” imbuhnya.
Gagasan revolusioner ini guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Akan ada ratusan pelayanan dalam satu gedung tersebut. Misalnya saja di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Ada 340 jenis pelayanan publik. Misalnya untuk mengurus perpanjang SIM, perpanjangan dan mutasi STNK, segala urusan perpajakan, BPJS, perbankan, surat tanah, pembuatan paspor, dan sebagainya.
“Ini adalah gagasan dimana kita ingin memberikan kemudahan pada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan. Berbagai jenis pelayanan, baik perizinan maupun bukan perizinan dalam satu lokasi,” ucapnya.
Selain pelayanan-pelayanan di atas, akan ada juga pelayanan untuk para investor.
Dengan demikian, diharapkan akan meningkatkan nilai Ease of Doing Business (EoDB). Kemudahan-kemudahan ini juga untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo dalam program Nawacitanya. Diah berharap dapat lebih banyak bersinergi dengan berbagai pihak untuk terus berinovasi dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat.
“Kemudahan untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan keingan bapak presiden. Semoga dengan kerjasama dan sinergi banyak pihak ini memberikan kemudahan positif, juga untuk meudahan untuk para investor untuk berbisnis di Indonesia,” tuturnya mengakhiri testimoni. (DON/ARL/Humas MenPANRB)
