Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Peresmian Bersama 10 MPP, di Jakarta, Selasa (31/10)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas terus mendorong hadirnya mal pelayanan publik (MPP) di berbagai daerah di Tanah Air. MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana pada satu tempat melayani ratusan izin/dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha.
Saat ini, jumlah MPP di Tanah Air telah mencapai 163 MPP, termasuk 10 MPP baru yang diresmikan Selasa (31/10), yaitu MPP Buleleng, Sekadau, Palangkaraya, Manggarai Timur, Kupang, Morowali, Bone, Lebak, Aceh Tengah, serta Tulang Bawang Barat. Di setiap MPP tersebut, terdapat pelayanan ratusan izin/dokumen.
“Selamat kepada warga di 10 kabupaten/kota yang hari ini MPP-nya diresmikan. Ini bisa mendongkrak kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah,” ujar Anas.
Anas mengatakan, saat ini porsi MPP semakin merata antara kota/kabupaten besar di Pulau Jawa dan luar Jawa. “Sekarang sudah 50 persen di Jawa dan 50 persen di luar Jawa. Kualitas pelayanan publik semakin merata, sudah Indonesia-sentris, artinya pelayanan yang baik tidak hanya kita jumpai di Jawa, tapi juga di banyak daerah di luar Jawa,” papar Anas.
Anas memaparkan, pengembangan MPP harus terus diakselerasi, beriringan dengan kehadiran MPP Digital. “Layanan langsung berbasis fisik, direct services, tetap diperlukan karena belum semua bisa menempuh layanan digital,” ujarnya.
Untuk mempercepat pengembangan MPP, Anas menambahkan, kini Kementerian PANRB telah melakukan transformasi regulasi. Di antaranya MPP tidak harus berada di gedung baru, dan tidak mewajibkan luasan minimal.
“Gunakan gedung-gedung yang belum terpakai optimal, yang idle. Contoh ada kota di Papua yang bikin MPP dengan memanfaatkan terminal milik Kementerian Perhubungan. Yang penting bukan fisiknya, tapi kualitas dan integrasi pelayanannya,” jelas Anas.
“Maka kami berharap, para gubernur, para bupati/walikota, segera dipercepat hadirnya MPP agar pelayanan di daerahnya makin bagus. Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. Di daerah banyak aset yang idle, itu saja manfaatkan,” lanjut Anas dalam acara yang juga dihadiri puluhan gubernur dan bupati/walikota secara daring dan luring tersebut. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan, dengan hadirnya MPP ini dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
“Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)
