Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh (baju putih) dan Walikota Samarinda Syaharie Jaang (coklat-tengah) bersama para pimpinan SKPD Pemkot Samarinda, di Jakarta, Senin (14/03)
JAKARTA – Walikota Samarinda menyambangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk meminta pendampingan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hal ini membuktikan bahwa Pemkot Samarinda ingin melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik dengan melakukan percepatan reformasi birokrasi.
“Kami berniat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Intinya kami meminta pendampingan, Nilai CC yang kami dapat tahun 2015 belum memuaskan. Target saya harus bisa mencapai A, minimal BB,” kata Walikota Samarinda, Syaharie Jaang saat diterima Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) M. Yusuf Ateh di ruang kerjanya, Senin (14/03).
Syaharie juga mengaku, bahwa setelah melakukan evaluasi tehadap dokumen-dokumen Pemkot Samarinda, komitmen memang menjadi salah satu kekurangan Pemkot Samarinda dalam melakukan perubahan selama ini untuk. Oleh karena itu, Syaharie menegaskan berkomitmen penuh bersama dengan seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan program atau kebijakan Pemkot Samarinda.
“Kan mereka yang menjalankan program. Ibarat sebuah perahu, kami tinggal menentukan apakah perahu ini berjalan atau ditinggal. Hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu. Kalau tidak, dosa besar saya ini,” ujarnya.
Sementara itu Deputi Bidang RB Kunwas Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menekankan bahwa SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda harus mengetahui secara detail tugas dan fungsi serta target pencapaian dan pelaksanaan sebuah program.
Selain SKPD yang harus mengetahui ukuran kinerja dan pencapaiannya, Ateh juga mengatakan bahwa tiga kunci untuk menjalankan SAKIP, yaitu Inspektorat, Bappeda, dan bagian Organisasi harus bersinergi.
“Setalah itu tinggal day to day operations saja. Tapi memang pasti ada satu dua perlawanan, itu biasa, karena untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pasti ada resistensi,” ujarnya.
Kepada Walikota, Ateh minta agar menanyakan kembali kepada para Kepala SKPD, apa tujuan dibentuknya SKPD itu. Setelah itu, apa ukuran keberhasilannya, dan seterusnya. “Masih banyak kabupaten/kota yang belum nyambung antara program dengan kegiatan yang dilakukan. Akibatnya nilainya masih ada yang D dan C,” imbuh Ateh. (ris/HUMAS MENPANRB)
