MEDAN – Kabupaten Pakpak Bharat terus bekerja keras untuk mengejar penerapan manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di 9 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara bersamaan. Langkah ini merupakan lompatan besar dari sebuah kabupaten pemekaran di Sumatera Utara ini, karena selama ini penerapan ISO dilakukan secara parsial, oleh masing-masing SKPD.
Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Hendrumal Panjaitan mengatakan, pihaknya terus melakukan pendampingan kepada Pakpak Bharat untuk bisa mengimplementasikan ISO 9001 : 2008 di sejumlah SKPD dalam memberikan pelayanan publik. “Kalau ini berhasil, akan dijadikan percontohan nasional,” ujarnya dalam pertemuan dengan sejumlah SKPD Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, Senin (1/04).
Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur PT Qims Intrasindo, konsultan yang mendampingi penerapan ISO 9 SKPD Pakpak Bharat, Achmad Tirmizi mengungkapkan, seluruh SKPD frontliner telah membuat bisnis proses. Selain itu, 4 level dokumen telah dipersiapkan masing-masing, yakni manual mutu, prosedur mutu, standar, instruksi kerja, sasaran mutu, dan formulir pendukung lainnya.
Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di masing-masing SKPD. “Kami menyarankan agar segera dilakukan revisi SK tim Pokja yang ada, khususnya Dinas pendidikan, dan Dinas Kesehatan,” ujarnya. Tim pokja yang dibentuk, lanjut Tarmizi, agar lebih fokus menyelesaikan tugas-tugas dari konsultan, tambahnya.
Ada beberapa hal yang ditemukan pihak Qims, seperti belum dijalankanya prosedur penerimaan tamu, loket yang ada belum difungsikan secara maksimal. “Misalnya jadwal piket petugas loket belum jelas, penempatan alat-alat informasi (brosur, papan alur informasi dll) belum berada pada lokasi yang seharusnya,” ujarnya.
Asisten Administrasi dan Pembangunan Setda Pakpak Barat Sustra Ginting dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya akan mendorong jajarannya untuk menindaklanjuti berbagai temuan pihak konsultan. Meskipun di awal agak sulit, namun program ISO untuk 9 SKPD Pakpak Bharat secara terintegrasi ini harus bisa dilaksanakan tahun 2013 ini. “Pak Bupati berpesan agar seluruh SKPD fokus menerapkan langkah-langkah yang harus diterapkan dalam standar mutu internasional ini. Tidak ada jalan mundur,” ujarnya.
Lebih lanjut Hendrumal Panjaitan mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan Pakpak Bharat merupakan inovasi kreatif yang sangat baik. Bahkan ada beberapa daerah yang mengadopsi, seperti Kabupaten Bantul, kota Yogyakarta dan lain-lain. “Karena mereka memiliki sumberdaya yang lebih baik, mereka melaksanakan lebih detail lagi. Karena itu, Pakpak Bharat juga harus lebih rinci, mislanya harus sampai pada seksi-seksi yang ada di masing-masing Dinas,” ujarnya.
Dengan diperolehnya penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dari Menteri PANRB tanggal 28 Maret 2013 silam, diharapkan bisa lebih memacu kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam ini lebih meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Pada gilirannya, kalau kabupaten yang tahun lalu masih masuk dalam 183 daerah tertinggal di Indonesia versi Bappenas mampu berprestasi, tentu akan menjadi leveredge bagi daerah lain untuk berprestasi juga.
“Daerah yang sudah lebih maju seharusnya malu kalau tidak mampu berprestasi seperti Kabupaten Pakpak Barat. Apa yang dilakukan Pakpak Bharat sekaligus membuktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau ada kemauan, terutama komitmen tinggi dari pimpinan daerah,’ ujar Hendrumal. (ags/HUMAS MENPANRB)
