Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Pemerintah kota Batam dan BP Batam terus membahas rencana pembangunan mal pelayanan publik di Batam. Setelah dilakukan rapat pembahasan tindak lanjut nota kesepahaman Pemkot Batam dan BP Batam Rabu (22/02) lalu, Kementerian kembali melakukan pembahasan lanjutan di Kantor Kementerian PANRB, jumat (10/03).
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, Pemerintah Kota Batam serta BP Batam sudah berkeinginan untuk membangun bersama mal pelayanan publik di kota Batam. “Dengan menerapkan konsep itu, nantinya dalam satu gedung ada PTSP Pemko Batam dan BP Batam ditambah BKPM,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/03).
Diah menilai, mal pelayanan publik ini sangat tepat dibangun di Batam dan diharapkan akan dijadikan pilot project. Selain itu, mal pelayanan pubklik ini juga diharapkan bisa menyelesaikan dualisme pengelolaan PTSP di Batam.
Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini mengatakan, perlunya diperjelas kewenangan absolute pemerintah sebagai pengelola pelayanan. Apakah kewenangan pemerintah daerah, sebagai daerah otonom, sebagai daerah istimewa, atau sebagai daerah khusus. “Karena itu kita harus melakukan persiapan yang matang untuk membuat mal pelayanan publik ini,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin menyambut baik dan mendukung keinginan pemerintah untuk membuat mal pelayanan publik di Kota Batam. “Saya berharap, pengkajian penyelesaian dualisme pengelolaan PTSP di Batam segera selesai,“ ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur berkeinginan kuat untuk membangun mal pelayanan publik seperti yang diterapkan oleh Azerbaijan yang disebut Azerbaijan Service and Assessment Network (ASAN). Pelayanan ini menyediakan berbagai layanan instansi pemerintah dan perusahaan swasta tersentral dalam satu pusat layanan. (dit/ HUMAS MENPANRB)
