Suasana kegiatan The Indigo Network Meeting in Southeast Asia 2026, di Jakarta, Rabu (20/05/2026).
JAKARTA – Pemerintah secara konsisten terus melakukan penguatan tata kelola data sebagai fondasi pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di sektor publik. Penerapan AI di sektor pemerintah dapat menjadi komponen penting yang mendukung inovasi dan efisiensi dalam layanan publik sebagai bagian dari upaya pengembangan pemerintah digital.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa data menjadi komponen penting bagi AI, oleh karenanya fondasi utama yang perlu diperkuat adalah tata kelola data pemerintah agar lebih terintegrasi dan siap mendukung pemanfaatan AI.
“Pertemuan ini menjadi penting karena merupakan forum dari berbagai negara untuk berbagi praktik terbaik mulai kebijakan, kerangka kerja, dan teknologi. Kemudian menjadi sarana memperkuat kolaborasi, serta mendorong pembelajaran terbuka dari keberhasilan dan pelajaran berharga satu sama lain,” ujarnya saat membuka kegiatan The Indigo Network Meeting in Southeast Asia 2026, di Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Disampaikan jika saat ini Indonesia memperkuat Infrastruktur Publik Digital melalui sistem pertukaran data, identitas digital, dan pembayaran digital, bersamaan dengan Portal Layanan Digital Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia turut memperkuat komitmen dalam mengadopsi praktik terbaik global dan mempercepat konvergensi standar tata kelola digital yang modern, terbuka, dan akuntabel.
Menurutnya pemerintah digital bukan sekadar penggunaan teknologi dalam birokrasi. Langkah tersebut adalah perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi target tertinggi kinerja pemerintah (human-centered design in government).
Penguatan tata kelola data dilakukan tidak hanya untuk memungkinkan transformasi pemerintah digital yang efektif, tetapi juga untuk memastikan fondasi yang kuat dan bertanggung jawab untuk penerapan AI. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membina ekosistem tata kelola yang koheren dengan data dan teknologi yang secara optimal melayani warga negaranya.
Disampaikan jika transformasi digital tidak hanya tentang sistem yang lebih cerdas, melainkan transformasi digital harus menanamkan rasa empati ke dalam pelayanan publik. Pihaknya ingin menciptakan sebuah fondasi digital yang inklusif, interoperabel, dan berdaulat untuk seluruh rakyat Indonesia, seperti yang menjadi arahan Presiden RI bahwa dengan penggunaan government technology akan mengatasi kebocoran anggaran, tidak efisien, hingga manipulasi administratif melalui sinkronisasi kementerian dan lembaga dalam satu jaringan.
Pada kesempatan yang sama Marco Daglio, Head of the Digital Government Unit, INDIGO, OECD mengatakan bahwa penggunaan AI dapat membantu meningkatkan produktivitas, daya tanggap, dan akuntabilitas pemerintah. Dalam pemerintahan, AI bermanfaat menghadirkan proses layanan otomatis, efisien dan disesuaikan. Kemudian juga bermanfaat untuk pengambilan keputusan, serta membuka peluang bagi pemangku kepentingan eksternal.
“Forum ini menjadi ruang untuk saling mempelajari perkembangan digital di masing–masing negara. Karena memang teknologi bukan tujuan dari pemerintah, melainkan bagaimana melayani masyarakat,” katanya.
Meski demikian dirinya menyampaikan jika terdapat resiko yang harus diperhatikan dalam implementasi AI di pemerintahan, seperti risiko etis di mana meliputi data yang tidak memadai ataupun bias, penyalahgunaan AI, dan kurangnya penjelasan. Kemudian risiko operasional seperti keamanan siber, ketergantungan berlebihan pada AI, dan penurunan kualitas pekerjanaan. Oleh kareannya risiko-risiko tersebut harus diperhatikan dan dicari solusinya, salah satunya melalui forum berbagi seperti ini.
Sementara itu Kyu chul Hwang, Deputy Minister of AI Government, Ministry of the Interior and Safety (MOIS) of Korea menyampaikan bahwa tidak ada pilihan bagi pemerintah selain melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan penggunaan AI. Di mana AI merupakan inti transformasi digital agar kebijakan publik efisien dan terpersonalisasi dengan kebutuhan masyarakat. AI juga mendorong pemerintah yang transparan dan inklusif. (byu/HUMAS MENPANRB)
