Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam Kick Off Meeting Eksternal - Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI beberapa waktu lalu.
JAKARTA – Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2021 telah dimulai sejak 18 Agustus 2021. Terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB, dan ZI tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.
“Tahun ini tim evaluator akan melihat dengan seksama, tiga fokus evaluasi saat melakukan proses penilaian. Ketiga poin ini harus dicermati oleh instansi yang menjadi objek evaluasi,” ujar Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto beberapa waktu lalu.
Erwan menjelaskan, pada poin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, evaluator akan mencari tahu bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif digunakan untuk sektor dan program yang berdampak pada sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan. Refocusing program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat, juga menjadi salah satu unsur penting.
Lebih lanjut, pada poin penyederhanaan birokrasi akan dilihat bagaimana upaya perampingan struktur telah dilakukan sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang. Selain itu, tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi tersebut juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam penilaian.
“Dalam hal tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi, kita akan melihat bagaimana pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuian penjabaran atau cascading kinerja dari level pimpinan hingga individu, penyesuaian mekanisme kerja, dan juga proses bisnis,” imbuh Erwan.
Pada poin ketiga, inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi dijabarkan kedalam tiga isu yakni, inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM. Inovasi dalam bidang pelayanan publik akan memastikan pelayanan tetap prima, mudah, cepat, tepat, dan delivered, serta adaptif di segala kondisi, termasuk kondisi pandemi.
Inovasi dalam penegakan integritas merupakan cara untuk melihat sejauh mana upaya objek evaluasi dalam menekan potensi penyalahgunaan integritas, seperti fraud dan KKN melalui penguatan three lines of defense pada instansi pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Sementara, inovasi dalam tata kelola SDM merupakan jalan guna memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap produktif dan berkinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel.
Akademisi Universitas Gadjah Mada ini juga menuturkan, secara keseluruhan evaluasi SAKIP, RB, dan ZI berperan sebagai assist dan assess. Assist merupakan upaya memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas. Assess merupakan cara menilai dan mengukur perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas.
“Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik. Kita akan bekerja sama, dan berkolaborasi, dan kami akan senang melayani Ibu/Bapak di instansi pemerintah untuk memastikan reformasi birokrasi sukses,” pungkas Erwan. (rum/HUMAS PANRB)
