Jumpa pers bersama tiga tahun capaian reformasi birokrasi, di Kantor Staf Kepresidenanan, Kamis (19/10)
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sudah mencapai tahun ketiga. Ada sejumlah capaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Diantaranya adalah kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi kementerian/ lembaga hingga level kota dan kabupaten.
Di tingkat kementerian/ lembaga, indeks reformasi birokrasi pada tahun 2015 senilai 66,13. tahun 2016 naik ke angka 69,58. Untuk indeks reformasi birokrasi di level provinsi, naik dari angka 41,62 pada 2015 ke angka 56,69 pada tahun 2016. Sedangkan di level kabupaten atau kota, indeks reformasi birokrasi pada tahun 2016 senilai 55,94 dari sebelumnya yaitu 42,61 pada tahun 2015.
Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, indeks reformasi birokrasi naik sejak tahun 2016. Namun masih ada birokrasi di tingkatan kabupaten atau kota yang belum optimal. Karenanya, Menteri Asman ingin birokrasi di tingkat kabupaten atau kota di-upgrade.
Peningkatan rata-rata indeks reformasi birokrasi menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan semaik baik. “Memang masih banyak kabupaten atau kota yang perlu kita upgrade. Kita targetkan 50 persen bakal naik tahun depan,” ujar Menteri Asman , saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).
Ia menjelaskan, ada tiga target yang harus dicapai demi mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi. Ketiga target itu adalah pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, jelas Menteri Asman.
Sevagai contoh keberhasilan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Banyuwangi. Di KKP, segala kegiatan semakin jelas mendukung pencapaian sasaran KKP. Lalu meningkatnya porsi anggaran untuk stakeholders menjadi 80 persen. “Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 2,9 triliun,” jelas Asman.
Di Provinsi DI Yogyakarta, lanjut Menteri, terjai penghematan atau efisiensi anggaran sebesar Rp 1,6 triliun atau sebanyak 40% dari APBD. Di provinsi yang dimpimpin Sultan Hamengkubuwono IX itu juga terjadi refocusing kegiatan. “Dari 2.809 kegiatan pada 2014 menjadi 854 kegiatan pada tahun 2016. Sehingga lebih mendukung pencapaian pembangunan,” imbuhnya.
Sedangkan di Kabupaten Banyuwangi, efisiensi anggaran sebesar Rp 1 triliun atau sebesar 38% dari APBD. Sama seperti DIY, Kabupaten Banyuwangi juga terjadi refocusing kegiatan. “Refocusing kegiatan dari 2.299 menjadi 1.428 kegiatan.l, sehingga lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Untuk penghematan anggaran di setiap instansi, Kementerian PANRB terintegrasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Setiap instansi harus dengan rinci menjelaskan apa yang menjadi target. “Harus dengan jelas target apa yang mau dihasilkan, sehingga terjadi penghematan,” ujarnya.
Dalam acara itu, hadir beberapa menteri Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, juga Mendikbud Muhadjir Effendy. Hadir juga Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta beberapa perwakilan dari kementerian dan lembaga lainnya. (byu/don/HUMAS MENPANRB)
