JAKARTA - Gerakan open data (data terbuka) memiliki popularitas yang tinggi pada tingkat global, terutama sejak diluncurkannya International Open Data Charter, yang menghasilkan rujukan bersama mengenai praktik open data untuk manfaat ekonomi dan sosial. Open data adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini serupa dengan konsep-konsep terbuka lainnya, seperti sumber terbuka, Universitas Terbuka serta Pemerintahan Terbuka (Open Government). Dalam kaitannya dengan pemerintahan, open data adalah salah satu upaya untuk mendukung transparansi, akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya tata kelola pemerintah yang akuntabel.
Untuk percepatan implementasi inovasi pelayanan publik melalui transfer ilmu dan replikasi di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Pelayanan Publik, ingin memanfaatkan gerakan open data, baik secara nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Bekerja sama dengan Open Data Labs, World Wide Web Foundation, dan Open Government Indonesia (OGI) dengan dukungan Ford Foundation, Kementerian PANRB menyelenggarakan Seminar dan Pameran “Innovation in Public Services through Open Data: Learning from Indonesian Cross Sectoral Champions” yang rencananya akan digelar di Kementerian PANRB Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017.
Dalam rapat koordinasi persiapan Seminar dan Pameran Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Open Data yang dilaksanakan pada hari Selasa (7/3), Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dr. Imanuddin menyampaikan bahwa forum ini akan mendiskusikan keterkaitan antara keterbukaan dan inovasi dalam badan pemerintah Indonesia terutama mengenai inisiatif yang inovatif dalam menguatkan transparansi dan akuntabilitas finansial serta dalam mempromosikan pelayanan publik yang efektif menggunakan open data.
Selain itu, forum ini juga akan menghadirkan inovasi dari organisasi non-pemerintah di kota-kota utama di Indonesia. Berbagai level inisiatif open data dan pelayanan publik di daerah juga akan ditampilkan. “Forum ini juga akan menyoroti pengalaman yang unik dan pembelajaran oleh berbagai pihak dalam mengimplementasi inisiatif open data untuk mengidentifikasi mekanisme umum, tantangan, solusi, serta visi untuk keterbukaan dan inovasi di kota-kota di Indonesia ke depannya,” imbuhnya.
Berkaitan dengan aksesibilitas, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur keterbukaan data dan menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi, yakni UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut undang-undang tersebut, data yang bisa diakses adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, serta Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap data yang dapat diakses, yakni data tentang pertahanan dan keamanan negara, serta data yang bersifat pribadi.
Acara akan diisi dengan kegiatan pameran yang menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis open data yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kota Bandung, LAPOR!-SP4N, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Pontianak, Mitra Open Data Lab Jakarta, serta APEKSI.
Peserta juga akan disuguhi seminar dan presentasi yang fokus pada pelayanan publik berbasis open data dengan nara sumber ternama, seperti Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Batang, Walikota Bandung, Walikota Pontianak, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama dan para sumber ahli inovasi pelayanan publik berbasis open data ternama lainnya.
Kegiatan ini akan menghadirkan terdiri dari beragam pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah baik instansi pusat maupun daerah, LSM, akademisi, bisnis, aktivis, masyarakat teknologi, serta media.
Diharapkan dengan forum interaktif seperti ini akan mendatangkan berbagai stakeholder dalam area pelayanan publik di Indonesia agar mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis open data untuk mendukung terwujudnya pemerintah yang terbuka demi mencapai manfaat ekonomi, politik, dan sosial. (arl/ HumasMenPANRB)
