Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meninjau pelaksanaan pelayanan publik di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Doha, Qatar, Senin (09/10).
DOHA – Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus pemerintah, termasuk pelayanan yang diberikan oleh perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai belahan dunia. Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meninjau pelaksanaan pelayanan publik di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Doha, Qatar.
“Kunjungan kami ini dimaksudkan untuk melihat langsung bagaimana implementasi pelayanan publik yang diberikan oleh KBRI Doha. Selain itu, juga untuk dapat berbagi mengenai pemahaman akan tantangan dan kebutuhan yang lebih baik dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien yang bisa diterapkan di KBRI Doha,” ungkap Menteri Anas usai berkunjung dari KBRI di Doha, Qatar, Senin (09/10).
Dalam kunjungan ini, Menteri Anas bersama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Qatar Ridwan Hassan melakukan diskusi dan tukar pikiran bersama terkait pelayanan publik. Adapun hal-hal yang dibahas terkait dengan proses pelayanan publik dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan, yang meliputi proses administrasi keimigrasian, konsuler, dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan warga negara Indonesia di Qatar.
Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas pelayanan yang ada di KBRI Doha. Pelayanan di KBRI Doha ini meliputi pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana paspor; visa; layanan pelaut; layanan kekonsuleran; layanan ketenagakerjaan; layanan imigrasi; serta pelayanan kekonsuleran berjalan yang dilakukan diluar Kota Doha melalui program Warung Konsuler.
KBRI Doha melayani kurang lebih sekitar 23.551 orang warga negara Indonesia (WNI). Jumlah ini berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri pada Mei 2023, dimana terdiri dari 18.322 orang pekerja, termasuk sektor domestik, serta 5.204 orang yang merupakan keluarga.
Menteri Anas pun mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh KBRI Doha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada WNI di Qatar maupun warna negara asing (WNA). “Apresiasi atas dedikasi dan kerja keras KBRI Qatar dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Terus tingkatkan pelayanan melalui inovasi dan teknologi untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” lanjutnya.
Mantan Kepala LKPP ini berharap kunjungan delegasi Kementerian PANRB ke KBRI Doha dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan publik di perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi manfaat yang dapat diimplementasikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dapat berdampak dan memberikan manfaat langsung bagi WNI maupun WNA yang membutuhkan pelayanan dari KBRI Doha,” ujar Menteri Anas.
Dalam kesempan tersebut Duta Besar LBBP untuk Qatar Ridwan Hassan menyatakan bahwa saat ini WNI yang berada di Qatar belum masuk sebagai kategori negara dengan mayoritas warga negara terbanyak di Qatar. Namun, terdapat potensi untuk peningkatan jumlah WNI di Qatar karena besarnya peluang kerja yang ada pada sektor minyak dan gas bumi, hospitality, tenaga kesehatan, dan sebagainya.
“Oleh karenanya, KBRI Doha terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik secara optimal. Terlebih, KBRI Doha merupakan salah satu dari enam perwakilan RI yang diamanatkan sebagai perwakilan citizen service, dimana fokus utama dari KBRI Doha adalah pada Pelayanan dan Pelindungan WNI,” jelas Ridwan.
Ridwan juga menyampaikan bahwa terlepas dari tugas pelayanan dan pelindungan WNI, KBRI Doha juga menjembatani berbagai macam diplomasi antara Indonesia dan Qatar. Hal ini meliputi diplomasi ekonomi, diplomasi sosial budaya, hingga kerja sama politik.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Menteri PANRB bersama delegasi di KBRI Doha. Semoga arahan Menteri PANRB terkait perbaikan pelayanan publik yang berdampak dapat segera diimplementasikan,” pungkas Ridwan.
Turut mendampingi Menteri PANRB dalam peninjauan KBRI Doha ini Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. Sedangkan, hadir dari KBRI Doha PF Ekonomi/HOC Iwan Wijaya; PF Protokol dan Konsuler 1 Aji Setiawan; PF Penerangan, Sosial, dan Budaya Ali Murtado; PF Politik Ariestya Dwi Cahyani; serta PF Protokol dan Konsuler Hilda Kurnia Fitri. (ald/HUMAS MENPANRB)
