Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan sekaligus menutup Munas IX Korpri Tahun 2022 secara virtual, Sabtu (29/01).
JAKARTA – Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Tidak hanya itu, organisasi yang anggotanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) ini harus menjadi wadah mempererat persatuan bangsa dari suku, etnis, dan agama apapun, serta bersatu guna memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menutup kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) IX Korpri Tahun 2022 secara virtual, Sabtu (29/01).
“Kegiatan Korpri di seluruh Indonesia sangat positif, yaitu menampilkan kepada masyarakat luas tentang berbagai program unggulan KORPRI dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) serta program unggulan dari Dewan Pengurus Korpri di daerah provinsi, kabupaten, dan kota,” jelasnya.
Sebagai Penasihat Harian Dewan Pengurus Korpri Nasional, Menteri Tjahjo mengingatkan setiap program yang dicanangkan Korpri juga harus mendukung program pemerintah atau program prioritas nasional ke depan. Anggota Korpri dimanapun berada harus mencurahkan seluruh energinya untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang melayani. Untuk itu, ASN harus mampu bekerja dengan kinerja tinggi dari era manual menuju era digital.
Disampaikan bahwa program Korpri yang diputuskan dalam Munas tahun 2022 ini, harus menjadi pemicu bagi semua anggotanya untuk lebih unggul dalam upaya meningkatkan kinerjanya bagi bangsa dan negara. Selain itu, para pengurus dan anggota Korpri juga diminta memberikan terobosan untuk kemajuan organisasi, serta dapat meneguhkan rasa persatuan dan kesatuan, semangat rasa kebersamaan, dan rasa solidaritas.
“Tekad dan upaya kita untuk menjadikan transformasi Korpri kedepan lebih baik lagi merupakan komitmen kita bersama,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mantan Menteri Dalam Negeri ini juga mengajak organisasi Korpri dapat membangun Smart ASN yang Bangga Melayani Bangsa, melalui Strategi Manajemen ASN 6P, yakni penguatan budaya kerja dan employer branding seperti yang sudah diresmikan oleh Presiden. Kedua, percepatan peningkatan kapasitas SDM ASN. Ketiga, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Kemudian strategi keempat, pengembangan talenta dan karier. Kelima yaitu percepatan transformasi digital, serta keenam adalah perancangan jabatan, perencanaan, dan pengadaan ASN.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Munas IX Korpri Tahun 2022 menegaskan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara konsisten oleh ASN, akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
“Munas IX Korpri ini harus dijadikan momentum untuk mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi korps profesi pegawai ASN yang semakin modern dan profesional,” jelas Presiden.
Presiden Joko Widodo menekankan empat hal yang harus menjadi perhatian Korpri. Pertama, Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN juga harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat.
Kedua, seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus mampu digunakan secara akuntabel. Otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan memberdayakan masyarakat.
Ketiga, di era disrupsi seluruh anggota Korpri harus mau dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Anggota Korpri harus meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter, bukan sebatas follower. Selain itu, Korpri juga harus bersifat terbuka dan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, daerah, hingga ilmu.
Keempat, Korpri harus terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. (byu/fik/HUMAS MENPANRB)
