YOGYAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan tujuh program percepatan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur. Namun untuk mewujudkan ketujuh program itu, kementerian PANRB tidak mungkin bisa melakukan sendiri, tetapi harus dilaksanakan bersama-sama seluruh instansi pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto yang juga Plt. Deputi SDM Aparatur ketika membuka rapat koordinasi SDM Aparatur di Yogyakarta, Jumat (12/04). “Ketujuh program percepatan tersebut adalah penataan jumlah PNS, distribusi dan kualitas PNS, sistem seleksi CPNS, promosi jabatan secara terbuka, penguatan system disiplin dan etika SDM aparatur, profesionalisasi PNS, peningkatan kesejahteraan PNS dan penyempurnaan sistem pension,” ujarnya.
Hal senada juga terungkap dalam Rakor yang digelar di Makassar, Selasa (8/04) yang dibuka oleh Asdep SDM Aparatur bidang Penegakan Integritas SDM Aparatur Endang Susilowati, dan bertindak sebagai pembicara Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB bidang Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, Naftalina Sipayung.
Berbeda dengnan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara terpusat di Jakarta, Rakor ini diselenggarakan secara marathon di 12 kota. Kegiatan ini dimaksudkan untukmenyamakan pemahaman tentang kebijakan pemerintah terkait dengan formasi dan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013. Secara khusus, Rakor ini diarahkan dalam pengembangan SDM Aparatur, Penegakan Integritas dan Kesejahteraan SDM Aparatur.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku A.A. Soulisa yang juga sebagai peserta rakor mengatakan, untuk dalam membenahi manajemen SDM Aparatur serta mengatasi berbagai persoalan SDM aparatur ini, harus dibangun koordinasi yang intensif antar lembaga, baik pusat maupun daerah. “Kita perlu duduk bersama dalam setiap permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Di Makassar, Rakor dihadiri oleh Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang ada wilayah Kantor Regional IV BKN Makssar. Sedangkan Rakkor di Yogyakarta diikuti oleh 259 peserta dari BKD, Inspektorat, Sekda dan Biro Organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. (nad/khr/HUMAS MENPANRB)
