Menteri PANRB Asman Abnur dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, Manajemen Pelayanan serta Teknologi Informasi di Jakarta, Kamis (1/12).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, Manajemen Pelayanan serta Teknologi Informasi.
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, saat ini pemerintah tidak ingin lagi menggunakan sistem konvensional. Karena perkembangan teknologi yang ada menuntut perubahan.
"Kalau mau duluan berubah tentu harus ada peluang untuk maju. Minimum melakukan dari yang kecil dulu tapi konkrit yang dirasakan langsung," kata Asman di Jakarta, Kamis (1/12).
Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT BRI Asmawi Syam, Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan, Direktur Operasional PT Taspen Ermasza, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, jajaran LAN, dan pegawai di Kementerian PANRB.
Asman mengatakan, jika bicara pelayanan maka dia kebayang dengan pelayanan yang dimiliki perbankan. Apabila nasabah ada suatu urusan, maka mereka akan mendapatkan kepastian, jelas kapan harus diselesaikan, dan sekaligus suasananya merasa dilayani.
"Berbeda dengan kantor pemerintahan. Begitu masuk suasananya penuh ketidakpastian. Yang nyambut bukan petugas yang ramah, mending kalau disapa dengan baik, bahkan ada yang sambil merokok," kata Asman.
Menurut Asman, pelayanan di kantor pemerintahan seharusnya sama dengan di bank. "Jadi tolong tularkan sistem dan metode pelayanan yang dilakukan bank kepada sektor publik. Kalau pelayanan sudah diperbaiki dan langsung dirasakan masyarakat, artinya ada kehadiran pemerintah," kata Asman.
Selain manajemen pelayanan yang baik yang dimiliki BRI, faktor lain yang melatarbelakangi kerjasama ini adalah karena BRI memiliki satelit yang dapat menjangkau berbagai pelosok nusantara. Dengan dukungan teknologi pelaksanaan e-government ke depan bisa lebih optimal. Asman mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, bukan hanya kantor bupati yang mempunyai e government tapi kampungnya juga, yakni ada e village.
"Ini membuktikan bahwa teknologi bukan hanya untuk kota tapi juga harus menjangkau desa-desa terpencil. Mungkin ini akan menjadi ciri khas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mulai dari e-office, nanti kerjasama ini bisa diperluas dengan K/L lain," kata Asman.
Sementara itu, Direktur Utama PT BRI Asmawi Syam berharap dengan adanya nota kesepahaman ini BRI turut mendorong reformasi. Dikatakan, kehadiran BRI memiliki makna terhadap reformasi birokrasi. BRI milik negara, satelit yang ada di BRI juga milik negara.
"Kami harap penandatanganan Mou ini ada wujud yang bisa dilihat. Kita akan evaluasi hasilnya dan apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Asmawi.
Dia mengatakan, beban negara jika dilihat dari APBN sebagian untuk pegawai. Kalau bisa diefisienkan maka lebih dari separuh persoalan bangsa bisa diselesaikan.
"Walaupun sedikit yang bisa kami lakukan tetapi kami harus bangga bahwa ada andil untuk melakukan reformasi birokrasi kepegawaian secara bersama-sama," kata Asmawi. (HUMAS/MENPANRB)
