Wamen PANRB Purwadi Arianto saat membuka acara Kuliah Kerja Profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (07/03/2025).
JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengatakan penguatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu kunci membuka ruang perubahan reformasi birokrasi. Berbagai kompetensi seperti kemampuan memimpin dan inovatif, menjadi kompetensi yang ditekankan untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) aparatur, aspek kelembagaan, proses bisnis, manajemen kinerja, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintah menjadi salah satu tumpuan dan jaminan masa depan bangsa.
"Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kuliah Kerja Profesi merupakan kegiatan penting yang dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat kepolisian sehingga mampu secara tepat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi saat ini," ujarnya saat membuka acara Kuliah Kerja Profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (07/03/2025).
Purwadi menjelaskan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu mengimplementasikan kebijakan dengan cepat, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga. Birokrasi harus efektif dalam mengalokasikan anggaran, melaksanakan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, mengelola ASN untuk memastikan produktivitasnya, serta birokrasi dituntut untuk melakukan pelayanan berbasis teknologi dan mereformasi pelayanan publik.
"Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut bukan hanya terkait urusan administrasi belaka, namun lebih dari itu, esensi dari reformasi birokrasi merujuk pada transformasi pemerintahan secara menyeluruh mulai dari aspek kelembagaan, proses bisnis, SDM aparatur, manajemen kinerja, pelayanan publik dan transformasi digital pemerintah," ungkapnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, telah mengamanatkan tiga pilar utama transformasi pemerintah yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, serta Transformasi Tata Kelola.
"Ketiga pilar transformasi itu harus berjalan beriringan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik akan membuat kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," imbuhnya.
Purwadi menegaskan, kunci utama dalam menyukseskan agenda transformasi pemerintahan adalah dengan menciptakan SDM birokrasi yang unggul. Birokrasi yang profesional menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan.
"Agenda transformasi manajemen ASN tersebut hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi yang erat antar-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah," jelasnya.
Maka dari itu, melalui kegiatan ini ia berharap agar kolaborasi antara kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian PANRB dengan Polri dapat terus ditingkatkan sehingga upaya reformasi birokrasi secara keseluruhan dapat dicapai secara optimal. "Kegiatan ini menegaskan komitmen kita untuk terus memperkuat upaya perwujudan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia," tegasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
