JAKARTA – “Kami laporkan bahwa kerjasama dibidang reformasi birokrasi antara Pemerintah Indonesia dan Korea telah berjalan dengan efektif dan sinergis. Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di kedua negara, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BAPPENAS, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara serta MOSPA, COTI, KOICA dari Korea” dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Sekertariat Wakil Presiden dalam rangka penandatanganan MoU kerjasama Reformasi Birokrasi Indonesia dan Korea Selatan, Kamis (04/07).
Azwar mengatakan, MoU ini adalah tindak lanjut dan langkah nyata dari Deklarasi Bersama antara Presiden Indonesia dan Presiden Korea tentang Kemitraan Strategis untuk Mempromosikan Persahabatan dan Kerjasama di Abad 21 yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2006. “MoU ini berisi tentang kesepakatan, antara kerjasama strategis dan komprehensif di berbagai bidang yang terkait dengan reformasi birokrasi dan e-Government” ujarnya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Presiden RI Boediono, Reformasi birokrasi dan e-Goverment merupakan prasyarat dari kemajuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang berkelanjutan. Ia yang telah lama menjadi bagian dari pemerintahan, sejak tahun 1980-an, mencapai pada satu kesimpulan. “Kunci bagi indonesia untuk maju secara sustainable adalah perbaikan dari pengelolaan pemerintahan. Dan mesin besar dari pemerintahan adalah birokrasi,” ujar Wapres.
Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan Yoo Jeong-bok dalam sambutannya mengingatkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus mendapat dukungan dari pemimpin, masyarakat dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri. “Semua PNS harus menyadari betul perlunya reformasi birokrasi dan akan menjadi transparan bagi masyrakatnya sendiri,” ujar Jeong Bok. Ia mengingatkan PNS untuk membuka diri dan tidak perlu khawatir terdapat keterbukaan.
Jeong-bok juga memuji perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. “Sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, saatnya mengambangkan dengan keras reformasi birokrasi dan TIK,” ujar Jeong-bok. Ia pun berharap agar penandatanganan kerjasama ini dapat mempercepat proses reformasi birokrasi di Indonesia. (cry/HUMASMENPAN)
